JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia tidak perlu khawatir dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA terkait dengan intervensi pemerintah terhadap PSSI. Banyak negara menerima sanksi FIFA, tetapi justru mampu membenahi pengelolaan sepak bola mereka.
Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng, banyak negara menerima sanksi FIFA karena pemerintah mereka mengintervensi federasi sepak bola. Sanksi FIFA bukan sesuatu yang baru dan sudah terjadi berkali-kali di berbagai negara, tetapi selalu ada jalan keluarnya.
Andi mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (28/2/2011). Rapat dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin. "FIFA memang bisa memberi sanksi, tetapi juga selalu terbuka untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.
Andi menegaskan siap memberikan penjelasan kepada FIFA tentang peringatan yang diberikan pemerintah kepada PSSI. ”Kalau pemerintah mengambil tindakan, itu baru namanya intervensi. Kalau baru peringatan, tidak masalah,” kata Andi.
Sementara itu, Komisi X DPR menyampaikan beberapa kesimpulan atas penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga, antara lain mendesak pemerintah bersikap bijaksana dan tegas tanpa mengorbankan kepentingan nasional. DPR meminta pemerintah melalui KONI/ KOI agar berkomunikasi dengan FIFA soal kongres PSSI dan menjelaskan posisi pemerintah terkait dengan masalah PSSI. Pemerintah juga harus mengklarifikasi surat teguran FIFA.
Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, mengutarakan, masalah PSSI telah mengganggu persiapan tim nasional untuk menghadapi SEA Games 2011 dan prakualifikasi Olimpiade 2012. "Pemerintah harus lebih tegas. Setiap hari terjadi demonstrasi yang mengganggu keamanan dan kenyamanan,"
Anggota Komisi X DPR, Utut Adianto, menambahkan, hal wajar
Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda pelaksanaan kongres pemilihan ketua umum karena, berdasarkan keputusan Komite Banding, tidak ada calon yang bisa dipilih. Jadwal dan lokasi kongres belum diputuskan karena masih menunggu keputusan FIFA, apakah menjatuhkan sanksi kepada PSSI atau tidak.
"Komite Eksekutif memutuskan, sampai saat ini tahapan kongres tidak bisa diteruskan karena tidak ada calon untuk dipilih," ujar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta.