Bojonegoro, Persema, PSM, dan BOPI

Oleh Yesayas Oktovianus

Menarik menyorot sejumlah persoalan yang kemungkinan mewarnai kongres tahunan PSSI di Tanah Lot, Bali, tanggal 20-23 Januari ini. Ada beberapa masalah yang menggantung dan mengganggu serta membutuhkan penanganan ekstra serius agar tidak mendatangkan persoalan lebih besar. Kerikil-kerikil yang bakal mengemuka itu, antara lain, adalah persoalan tiga klub Liga Super Indonesia, yakni Persibo Bojonegoro, Persema Malang, dan PSM Makassar, yang mengundurkan diri dari keikutsertaan mereka di kompetisi LSI.

Lainnya, keikutsertaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dalam mendukung kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI). Keterlibatan BOPI dalam hal memberikan rekomendasi bagi bergulirnya LPI membuat PSSI ”kebakaran jenggot” dan menarik perhatian FIFA yang kemudian mengancar-ancar menjatuhkan hukuman pembekuan terhadap Indonesia. FIFA tentu melihat pengurus PSSI sekarang ini tidak mampu mengelola sepak bola dengan baik sehingga pemerintah, lewat tangan BOPI, akhirnya ikut campur tangan.

Berhak atas suara

Berbicara mengenai tiga tim di atas, ketiganya masih berhak atas suara mereka di kongres saat ini. PSSI tidak bisa dengan semena-mena menghilangkan hak kepemilikan suara ketiga tim tersebut. Mengapa?

Persibo, Persema, dan PSM benar telah keluar dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI), tetapi mereka tidak pernah keluar dari PSSI. Surat pengunduran diri mereka ditujukan kepada PT Liga yang membawahi kompetisi LSI. Sementara surat pengunduran diri ke PSSI tidak pernah ada. Untuk itu, mereka masih tetap sebagai anggota yang sah dari PSSI. Persoalannya, mengapa PSSI tidak mengundang mereka ke kongres?

Dengan cara arogan dan itu yang selama ini dilakukan oleh PSSI, mereka langsung memutuskan mengeluarkan ketiga tim, yaitu Persibo, Persema, dan PSM, dari keanggotaan PSSI. Ini tentu telah menyalahi regulasi PSSI sendiri. Bahkan, PSSI tidak memberikan kesempatan kepada ketiga tim tersebut untuk naik banding.

Dalam Statuta PSSI, Pasal 17 mengenai pemecatan disebutkan: 1. Kongres dapat memecat anggota jika: a. Anggota tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI; b. Anggota secara serius telah melanggar Pedoman Dasar, peraturan-peraturan, instruksi atau keputusan-keputusan FIFA, AFC, dan PSSI. 2. Pemecatan menjadi sah apabila kongres dihadiri oleh suara terbanyak mutlak (50 % + 1) dari anggota yang mempunyai hak suara dan 3/4 (tiga per empat) dari yang hadir menyetujui pemecatan tersebut.

Merujuk pada pasal di atas, sekali lagi, PSSI baru bisa menjatuhkan hukuman kepada Persibo, Persema, dan PSM di kongres. Untuk itu pula, ketiga tim ini seharusnya diikutsertakan dalam kongres.

Kita tentu belum lupa bagaimana PSSI bersikap terhadap Persis Solo ketika tim dari Jawa Tengah ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi Divisi I musim 2010-2011 karena alasan keuangan. Seharusnya PSSI yang selalu mengklaim diri benar dan mengetahui regulasi sudah harus menjatuhkan hukuman degradasi, atau turun ke Divisi II, terhadap Persis Solo. Yang terjadi, PSSI justru memberikan promosi gratis kepada Persis Solo dan mereka kemudian kini bermain di Divisi Utama. Apakah ini tidak mencederai Statuta PSSI?

Lalu, bagaimana dengan Persibo, Persema, dan PSM? Mengapa ketiga tim ini harus mendapat hukuman bertubi-tubi dan kehilangan semua haknya? Padahal, sekali lagi, mereka belum memberikan surat keluar dari keanggotaan PSSI.

Mungkinkah keputusan hukuman PSSI kepada ketiga tim itu lebih bernuansa dendam daripada kearifan sebuah organisasi perjuangan terhadap anggotanya? Atau, karena mungkin juga dendam melihat ketiga tim ini hengkang dari LSI dan pindah ke LPI?

BOPI

Saya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa sudah terlalu banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan PSSI, termasuk melanggar Regulasi/Statuta FIFA. Untuk itu, jika suatu ketika Indonesia dibekukan oleh FIFA, PSSI pun harus berani mengatakan bahwa ini semua karena kesalahan mereka. Jangan sampai, dengan segala cara, mereka kembali melemparkan kesalahan kepada orang lain yang selama ini tidak pernah mencampuri urusan ”dapur” PSSI.

BOPI sebagai badan profesional yang mengurus semua kegiatan olahraga profesional di Tanah Air tidak ada salahnya memberikan rekomendasi bagi bergulirnya kompetisi LPI. Bahwa PSSI dan kemudian FIFA merasa kehadiran LPI sebagai rongrongan terhadap eksistensi PSSI, itu persoalan lain.

BOPI hanya secara sederhana melihat bahwa ada sebuah kompetisi yang digelarkan secara benar dan transparan, lalu mengapa tidak harus mendukung dan memberikan tempat?

PSSI yang sejak awal berdiri tahun 1930 mengusung semangat perjuangan seharusnya malu terhadap sikap dan keputusan BOPI tersebut. Karena, LPI muncul membawa semangat ikut mendorong dan membangun sepak bola nasional, bukan mau merongrong PSSI.

Bahwa FIFA kemudian bereaksi dengan meminta PSSI menjelaskan kehadiran LPI, PSSI seharusnya menyadari bahwa sinyal dari FIFA itu merupakan teguran dini yang bisa saja menyusul dengan tindakan pembekuan. Mengapa saya katakan demikian?

BOPI itu jelas adalah kepanjangan tangan pemerintah sehingga ketika BOPI memberikan rekomendasi bagi bergulirnya LPI, dapat dikatakan otomatis pemerintah telah mengintervensi PSSI.

Untuk alasan itu, wajar saja jika FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi berupa pembekuan terhadap Indonesia dalam keterlibatan di semua kegiatan internasional. Indonesia harus siap-siap kehilangan hak ikut pra-olimpiade, SEA Games, dan Asian Games.

Pemerintah pun tidak perlu malu-malu mengambil alih PSSI kalau itu memang demi perbaikan dan perubahan serta kemajuan sepak bola kita pada masa mendatang.

Mohon maaf, dan dengan segala hormat, saya harus mengatakan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa keinginan Bapak untuk melihat Indonesia menjadi macan Asia lima sampai 10 tahun ke depan tidak akan tercapai jika kondisi persepakbolaan masih seperti saat ini, dan mungkin akan terus begini jika tidak segera ada perubahan revolusioner di tubuh PSSI.

Saran saya kepada PSSI, sebaiknya kongres di Bali ini dijadikan cermin untuk mengoreksi diri. Sudah tujuh tahun masa kepengurusan di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, tetapi tidak ada prestasi yang membanggakan. Bahkan, kalau mau jujur, hampir semua lapisan komunitas sepak bola nasional menginginkan perubahan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada pengurus PSSI.

Sebelum pemerintah mengintervensi, sebaiknya pengurus sadar dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Masih segar di ingatan kita bahwa Pemerintah Arab Saudi langsung memecat ketua umum PSSI mereka ketika tim Arab Saudi gagal total di Piala Asia yang masih berlangsung di Qatar saat ini. Sementara pengurus PSSI kita sudah gagal bertubi-tubi, kok, masih mau terus mengurus sepak bola? Selamat kongres...!