Menelisik Langkah PSSI Menjelang Kongres
Dua hari lagi PSSI menggelar kongres tahunan—dulunya raparnas—di Bali. Seperti biasa, kongres ini untuk mengevaluasi kerja setahun lalu (2010) dan rencana kerja tahun ini (2011).
Sepintas lalu, acara yang mengambil tempat di Hotel Nirwana, Nusa Dua, Tanah Lot, Bali, ini hanya sebagai pemenuhan program kerja saja.
Namun, karena tahun 2011 ini bertepatan dengan jatuh tempo Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI—mengingat masa bakti pengurus sekarang genap lima tahun—kongres pada tanggal 21-24 Januari ini menjadi sangat berarti dan krusial.
Mengapa? Dalam kongres ini anggota pemegang suara (103, minus lima asosiasi yang belum terbentuk) bisa lebih berperan aktif mengarahkan mau ke mana sepak bola kita ke depan.
Merujuk ke Statuta FIFA yang sudah direvisi (tahun 2009 di Ancol) dan dijadikan patokan PSSI dalam mengambil kebijakan organisasi, KLB mutlak digelar April 2011. Jika PSSI tidak mengikuti jatuh tempo KLB bulan April 2011, berarti mereka melakukan pelanggaran organisasi. Artinya, pengurus invalid untuk beberapa bulan ke depan. Bila ini terjadi, bisa saja FIFA menegur dan membekukan PSSI.
Saya ingin mengingatkan PSSI dan kita semua bahwa hasil dari kongres di Ancol, Jakarta, tahun 2009, dengan tegas dikatakan, KLB digelar April 2011. Untuk itu, PSSI tak punya pilihan dan alasan untuk tidak melangsungkan KLB bulan itu.
Pertanyaannya, apakah PSSI akan mengikuti dan mematuhi semua regulasi di Statuta FIFA?
Itu, sebenarnya, bukan satu-satunya pertanyaan soal sikap kebijakan PSSI. Masih sederet lagi pertanyaan yang muncul tentang langkah-langkah strategi yang diambil PSSI.
Bicara soal PSSI saat ini, maaf saja, tidak ada yang manis. Celakanya, PSSI sendiri semakin tidak peduli dengan kritik dari luar. Seolah, ”anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”.
Cara kerja seperti ini yang, salah satunya, dipakai PSSI untuk menghadirkan anggota peserta kongres di Bali. Kehadiran sebagian peserta kongres dimanipulasi.
Sesuai dengan Statuta FIFA, peserta mendapat pemberitahuan soal kongres selambat-lambatnya delapan pekan sebelum acara. Sementara undangan dikirim selambat-lambatnya empat pekan sebelum kongres. PSSI tidak mematuhi regulasi ini. Surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekjen PSSI Nugraha Besoes tertanggal 17 Desember 2010 menyebut akan ada kongres tahunan di Bali, 21-24 Januari 2011. Kemudian, surat kedua muncul tertanggal 13 Januari 2011. Ini berarti PSSI tidak mematuhi tenggat waktu delapan dan empat pekan dalam memberitahukan dan mengundang anggota.
Keanehan kedua lebih parah. Pada surat pertama tertanggal 17 Desember, peserta dari Divisi Utama sampai Divisi III disebutkan diambil dari hasil kompetisi periode 2008-2009. Adapun untuk kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) tidak disebut musim kompetisi tahun berapa.
Di surat kedua tertanggal 13 Januari 2011, juga ditandatangani Nugraha Besoes, PSSI tak lagi mencantumkan peserta dari hasil kompetisi tahun berapa. Di sini PSSI terlihat mengaburkan keabsahan anggota peserta.
Keanehan ketiga, peserta kongres yang menerima undangan sampai hari Selasa (18/1) berasal dari hasil kompetisi yang berbeda. Tidak semua dari satu kompetisi pada tahun yang sama sesuai dengan regulasi di Statuta FIFA dan Statuta PSSI yang sudah disempurnakan.
Jika para peserta yang diundang berdasarkan hasil musim kompetisi yang sedang berlangsung (2010-2011), mengapa ada peserta yang berasal dari hasil kompetisi 2008-2009 dan 2009-2010? Bahkan, disinyalir ada juga pengurus cabang (pengcab) yang diundang PSSI untuk hadir di Bali. Padahal, mereka tak memiliki hak suara di kongres.
Dalam sepekan terakhir, PSSI bagaikan kebakaran jenggot. Mereka harus melakukan pembicaraan intens dengan FIFA karena adanya ancaman pembekuan dari FIFA terhadap Indonesia. Pasalnya, FIFA menganggap PSSI tidak bisa menghentikan kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI).
Oleh FIFA, kehadiran LPI dianggap tidak lepas dari adanya unsur campur tangan pemerintah. Akibatnya, organisasi tertinggi sepak bola dunia itu langsung memberikan ”lampu kuning” kepada PSSI agar segera membenahi LPI. Jika tidak, FIFA akan mengambil sikap tegas.
Sebetulnya, bagi FIFA, bukan sosok LPI yang dirisaukan. Namun, mengapa ada keterlibatan pemerintah? Karena selama ini FIFA memang dengan tegas melarang ada campur tangan pemerintah terhadap sebuah federasi di sebuah negara.
Jika memang FIFA membuka pintu berdialog dengan LPI, mungkin output dari FIFA terhadap kehadiran LPI akan berbeda dari pernyataan yang dikeluarkan PSSI beberapa hari lalu soal adanya surat dari FIFA.
Kalau sampai FIFA, pada pertemuan 1 Maret nanti, membekukan Indonesia dari semua kegiatan internasional, kita hanya bisa mengelus dada sambil berbisik, ”PSSI..., oh PSSI...!”
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
