Pemerintah Pastikan Tak Campur Tangan dalam Proses Reformasi PSSI

KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi PSSI dalam melakukan transformasi sesuai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

TGIPF merekomendasikan reformasi PSSI terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 korban jiwa.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan seluruh jajaran Exco diminta mundur secara normatif sebagai bentuk pertanggungjawaban.

PSSI kemudian diminta segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menata ulang formasi anggotanya.

Sampai KLB selesai dan PSSI dinyatakan lebih siap, seluruh kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dihentikan.

Zainudin Amali menerangkan bahwa Menpora dan Pemerintah tidak akan campur tangan pada proses transformasi tersebut.

Sebab, hal tersebut berada di lingkup football family yang seluruhnya di luar wewenang pemerintah.

“Ada area yang tidak bisa dimasuki oleh pemerintah,” ujar menteri berusia 60 tahun tersebut usai inspeksi Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/10/2022).

TGIPF memang melibatkan empat kementerian dalam proses pemulihan sepak bola, yakni Kemenpora, Kementerian PUPR, Kemenkes dan Kemensos.

Namun rekomendasi yang diberikan di luar football family.

Seperti Kemenpora yang mendapatkan tugas untuk memperbaiki masalah rivalitas dan hubungan antara suporter dan klub serta menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan terhadap pelaku sepak bola.

“Kementerian PUPR juga ada rekomendasinya untuk memperbaiki semua stadion dan itu sudah dijalankan,“ terangnya.

Sedangkan mengenai football family semuanya diserahkan kembali kepada FIFA selaku pihak yang berwenang.

“Urusan sepak bola urusan PSSI tentu itu ada di atasnya international federation FIFA. Arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa nanti beliau akan bertemu dengan presiden FIFA akan mendiskusikan berbagai hal. Akan tetapi sekali lagi pemerintah tidak akan intervensi,” tegasnya.

Selain itu pemerintah juga sudah belajar pada kasus kisruh sepak bola nasional 2015 silam yang menyebabkan Indonesia mendapat sanksi FIFA.

“Kami sudah ada pengalaman pemerintah intervensi ke PSSI langsung kita disanksi, langsung kita kena ban,” ucap menteri asal Gorontalo.

“Saya tidak mau itu terulang karena itu yang menjadi area pemerintah kita kerjakan yang di luar itu ada federasi nasional dan federasi internasional dan mengurus,” pungkasnya.