Respons PSSI soal Insiden Wasit Liga 3 Jadi Korban Pemukulan

Sebelumnya, terjadi insiden yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia, tepatnya pada laga babak delapan besar Liga 3 Zona Jawa Tengah (Jateng).

Pada laga itu, kedua tim yang bertanding adalah Persitema Temanggung melawan PSIP Pemalang di Stadion Bumi Phala, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (6/5/2018).

Wasit sekaligus asisten wasit menjadi korban pemukulan oleh beberapa oknum dalam laga tersebut.

Insiden serupa juga terjadi di pertandingan babak delapan besar Liga 3 2018 Zona Jawa Tengah antara Persibara Banjarnegara dengan Bhayangkara Muda.

Wasit dipukul setelah memberikan kartu kuning kepada salah satu pemain Bhayangkara Muda yang melakukan pelanggaran keras kepada pemain Persibara di Stadion Sumitro Kolopaking, Banjarnegara, Minggu (6/5/2018).

Wasit yang merasa kesakitan pun menepi untuk akhirnya ditangani oleh tim medis.

Sang pengadil lapangan pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Terkait hal tersebut, Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, mengatakan bahwa PSSI akan melakukan tindakan terkait kejadian itu.

"Prinsipnya, tak ada toleransi terkait tindakan yang di luar garis disiplin olahraga. PSSI punya keyakinan Komdis di level Asprov akan melakukan tindakan tepat dan kita tunggu kemungkinan hukuman yang akan diberikan, dan bisa saja dimintakan diratifikasi di PSSI Pusat," kata Joko Driyono, dikutip dari Goal.com, Selasa (8/5/2018).

"Prinsipnya, tak ada ruang oleh pelanggaran yang dilakukan, khususnya kekerasan terhadap perangkat pertandingan," katanya.

PSSI belum memastikan terkait hukuman yang akan dijatuhkan. Namun, Joko menuturkan, semua yang diputuskan pastinya sudah melalui sistem dan regulasi yang ada.

Pihaknya pun mencoba memberikan kepercayaan kepada perangkat disiplin di level Asprov terkait hal ini.

"Jangan sampai juga kita melakukan di luar usaha yang ditentukan. Kami punya norma bahwa Liga 3 ada tiga tahap, yakni dari tingkat provinsi, regional, dan nasional," ucap Joko.

"Saat ini, di level provinsi dan Asprov punya wewenang sendiri. Namun, di level Asprov juga punya wewenang untuk menaikkan sanksi ini ke level nasional, seperti dari tingkat federasi ke level konfederasi," ujarnya.