Soal LPI, Komite Normalisasi Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Normalisasi PSSI yang dibentuk oleh FIFA mengaku akan berhati-hati dalam menyikapi persoalan kompetisi di luar naungan Federasi Sepak Bola Indonesia itu, yakni Liga Primer Indonesia (LPI).

"Kami hati-hati menyikapi kasus LPI. Jadi, bukan hanya asal memutuskan saja," kata anggota Komite Normalisasi PSSI, Joko Driyono, di Jakarta, Kamis (7/4/2011).

FIFA dalam suratnya tertanggal 1 April 2011 menyatakan, Komite Normalisasi juga mendapatkan tugas untuk menempatkan LPI atau yang disebut FIFA dengan istilah "the run away league", di bawah kendali PSSI atau menghentikannya sesegera mungkin. Untuk memutuskan kasus LPI, kata dia, jangan langsung melompat pada solusi saja, tetapi harus juga dikaji mulai dari awal, yaitu kenapa kompetisi itu harus ada.

Meski demikian, pihaknya belum menjelaskan bagaimana kompetisi sepak bola yang diprakarsai oleh pengusaha nasional Arifin Panigoro itu muncul dan dinilai banyak pihak sebagai tandingan kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang diprakarsai PSSI.

Kompetisi LPI hingga saat ini terus bergulir. Bahkan, tiga dari 19 klub yang mengikuti kompetisi tersebut sebelumnya turun di kompetisi ISL. Tiga klub itu adalah Persema Malang, Persibo Bojonegoro, dan PSM Makassar.

Sebelumnya, Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar mengatakan, guna menyelesaikan kasus LPI, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan komunikasi dengan pihak pemrakarsa LPI ataupun PT Liga Indonesia selaku promotor ISL. "Komunikasi dilakukan untuk mencari solusi yang tepat, paling bijak, dan paling tidak merugikan," katanya.

Menurut dia, komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan dilakukan secepatnya karena kasus ini harus secepatnya diselesaikan sesuai dengan instruksi dari induk organisasi sepak bola dunia itu. Banyak opsi muncul yang tujuannya menyelesaikan kasus LPI, salah satunya adalah LPI harus meleburkan diri dengan kompetisi di bawah naungan PSSI. Jika harus melalui tahapan seharusnya, maka klub-klub baru harus memulai kompetisi dari Divisi III. Namun, opsi tersebut belum tentu disetujui oleh pihak LPI. (ANT)