Piala Dunia 2022, FIFA Diingatkan soal HAM di Beberapa Negara Timteng

Kompas.com - 12/03/2019, 22:33 WIB
Al-Wakrah Stadium di Doha, Qatar. Stadion tersebut dibuat oleh Zaha Hadid untuk event Piala Dunia 2022 di Qatar.
Bangunan tersebut menjadi kontroversi ketika banyak pekerjanya tewas selama pembangunan berlangsung.www.archdaily.com Al-Wakrah Stadium di Doha, Qatar. Stadion tersebut dibuat oleh Zaha Hadid untuk event Piala Dunia 2022 di Qatar. Bangunan tersebut menjadi kontroversi ketika banyak pekerjanya tewas selama pembangunan berlangsung.

KOMPAS.com - Organisasi Amnesty Internasional mengingatkan FIFA untuk mempertimbangkan mengenai rendahnya penegakan masalah hak asasi manusia (HAM) di beberapa negara Timur Tengah.

Masalah HAM menjadi sorotan menyusul adanya wacana untuk memperluas lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ke negara-negara sekitar Qatar.

Pada awalnya, Piala Dunia 2022 hanya berlangsung di Qatar yang diikuti 32 negara. Namun setelah adanya rencana menambah jumlah peserta menjadi 48 negara, ada wacana untuk memperluas penyelenggaraan ke negara-negara Teluk lainnya, seperti Kuwait, Oman, Arab Saudi atau Uni Emirat Arab.

Baca juga: Jelang Piala Dunia 2022, Proyek Properti Banjiri Qatar

Stephen Amburn International dari Amnesty International mengatakan ada risiko menyangkut HAM terkait dengan penambahan tuan rumah baru, tak terkecuali potensi eksploitasi yang meluas terhadap pekerja migran yang menyediakan jasa konstruksi.

Dalam surat terbuka kepada presiden FIFA, Gianni Infantino, sebuah koalisi, termasuk Amnesty International, organisasi non-pemerintah, serikat pekerja dan kelompok penggemar dan pemain mendesak FIFA untuk menilai dari sisi aspek HAM pada negara-negara yang potensial menjadi tuan rumah tambahan.

Koalisi tersebut juga mendesak FIFA untuk mematuhi Kebijakan Hak Asasinya sendiri, yang bertujuan memastikan tuan rumah turnamen memantau dan menegakkan mekanisme untuk hak-hak buruh di lokasi pembangunan stadion.

Baca juga: Gaji 78 Pekerja Migran Piala Dunia 2022 Qatar Dilaporkan Tertunggak

Kebijakan itu, yang diperkenalkan pada Mei 2017, juga mengatakan bahwa FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan hak-hak ini.

Dalam sebuah pernyataan, FIFA mengatakan sikap dan komitmennya terhadap HAM tidak diragukan dan terintegrasi dalam persyaratan tuan rumah semua turnamen pada masa depan.

"Sebagaimana studi kelayakan yang akan dipresentasikan kepada Dewan FIFA pada hari Jumat mendatang, ini tidak akan berbeda dalam kasus calon tuan rumah yang sudah ada pada tahun 2022," tulis keterangan tersebut seperti dikutip dari BBC, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Dibutuhkan Banyak TKI di Qatar untuk Bangun Proyek Piala Dunia 2022




Close Ads X