JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) lagi.
Hal ini disampaikan Gatot ketika membahas sejumlah klub bermasalah dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, Sabtu (14/5/2016).
"Soal klub-klub bermasalah, kami tahu diri. Itu ranahnya PSSI. Kami akan membuat regulasi sehingga tidak ada intervensi," kata Gatot.
Intervensi pemerintah terkait status Arema Cronus dan Persebaya Surabaya memang menjadi pangkal sanksi FIFA terhadap PSSI. Pada April 2015, pemerintah membekukan PSSI karena mengabaikan tiga surat peringatan terkait dua klub tersebut.
Akibatnya, FIFA melarang PSSI terlibat di ajang internasional sejak 30 Mei 2016. Sanksi tersebut baru dicabut dalam kongres ke-66 FIFA di Meksiko, Jumat (13/5/2016).
Putusan FIFA disambut positif oleh Gatot. Dikatakan Gatot, Kemenpora berharap ini menjadi momentum perbaikan prestasi sepak bola Indonesia.
"Pencabutan sanksi FIFA menjadi kado manis untuk rakyat Indonesia. Saatnya sepak bola kita bangkit," tutur Gatot.
"Semoga ada peningkatan, khususnya aspek tata kelola organisasi PSSI, pembinaan usia dini, prestasi, transparansi, akuntabilitas, dan hubungan lebih harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Umum PSSI Aristo Pangaribuan melihat tidak mudah bagi organisasinya beroperasi setelah setahun vakum. Terlebih lagi, mereka memiliki utang kepada pihak ketiga, termasuk sponsor.
"Setelah pembekuan dicabut, PSSI mendapatkan tugas berat. Satu tahun pembekuan, ada banyak kerusakan. Kami kehilangan sejumlah ajang penting. Tinggal ada AFF 2016, semoga bisa menjadi momentum untuk berprestasi," kata dia.
Untuk agenda berikutnya, PSSI akan menggelar kongres di Balikpapan, 1 Juni 2016. Sempat dikonfirmasi oleh PSSI, tidak ada kongres luar biasa untuk memilih kepengurusan baru.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
