Ini Isi Lengkap Surat Sanksi FIFA untuk Indonesia

Surat sanksi FIFA untuk PSSI.

Dok. PSSI Surat sanksi FIFA untuk PSSI.

Nomor Faksimile: 62 21 573 4386

Zurich, 30 Mei 2015
SG/tre/ja

Keputusan Komite Eksekutif FIFA: Tentang Suspensi PSSI

Yang terhormat Sekretaris Jenderal,

Pada 18 Februari 2015, PSSI menginformasikan FIFA bahwa Indonesian Super League (ISL) telah ditunda oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)—bentukan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia—tentang pemenuhan syarat yang dirilis oleh pihak mereka. Kemudian, BOPI melarang dua klub (Arema dan Persebaya) mengikuti kompetisi ISL. Mereka menyatakan kedua klub tersebut tidak memenuhi kriteria BOPI. PSSI telah mengonfirmasi kepada FIFA bahwa dua klub tersebut telah memenuhi syarat yang telah diajukan oleh PSSI Club Licensing. Pada 19 Februari 2015, kami melaporkan kepada PSSI bahwa BOPI telah melanggar Statuta FIFA Pasal 13 dan 17 dan meminta permasalahan tersebut diselesaikan sebelum 23 Februari 2015. Pada 23 Februari 2015, PSSI menginformasikan bahwa ISL akan kembali bergulir pada 4 April 2015.

Kemudian, ISL mulai pada 4 April 2015 dengan diikuti semua kontestan, termasuk Arema dan Persebaya yang telah dilarang oleh BOPI. Pada 8 April 2015, BOPI mengirim surat peringatan kepada PSSI tentang kelanjutan liga dengan dua klub yang dilarang BOPI. Pada 12 April 2015, Komite Eksekutif PSSI memutuskan untuk menghentikan liga sampai dengan Kongres PSSI pada 18 April 2015. Pada 18 April 2015, PSSI menjalankan Kongres Luar Biasa dan memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Eksekutif PSSI (La Nyalla Mahmud Mattalitti, Hinca Panjaitan, Erwin Dwi Budiawan, La Siya, Robertho Rouw, Tony Apriliani, Djamal Aziz, Diza Rasyid Ali, Zulfadli, Husni Hasibuan, Dodi Reza Alex Nurdin, Gusti Randa, Reva Deddy Utama, Johar Lin Eng, dan Hadiyandra). Laporan Kongres tersebut diserahkan kepada AFC (yang mengirimkan perwakilan) dan PSSI menyatakan Kongres Luar Biasa PSSI berjalan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang tercatat di dalam Statuta PSSI.

Pada 22 April 2015, PSSI menginformasikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan langkah menentang PSSI tentang Kongres PSSI (17 April 2015). Hal ini dikonfirmasikan oleh surat keputusan Menpora tertanggal 22 April 2015 dengan menyatakan sebagai berikut :

- Membentuk Tim Transisi untuk menggantikan PSSI
- Menyerahkan tugas dan tanggung jawab PSSI untuk menjalankan Indonesia Super League (ISL) dan tim nasional di bawah supervisi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Pada 4 Mei, FIFA menginformasikan PSSI bahwa keputusan Kemenpora dengan BOPI menempatkan PSSI melanggar Statuta FIFA Pasal 13 dan 17 dan harus diselesaikan sebelum tanggal 29 Mei 2015. Apabila tidak bisa diselesaikan, FIFA akan mengambil tindak lanjut mengenai masalah ini. Pada tanggal 20 Mei 2015, Kemenpora menginformasikan FIFA bahwa keputusan itu tidak dapat diganggu gugat dan mencoba untuk menemui FIFA serta meminta agenda untuk rapat dengan FIFA pada saat Kongres FIFA berlangsung. Pada 22 Mei 2015, FIFA mengingatkan Kemenpora tentang surat mereka tertanggal 18 Februari 2015, 4 Mei 2015, dan tenggat waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut serta memberitahukan bahwa tidak bisa bertemu FIFA pada saat Kongres FIFA berlangsung walaupun hanya beberapa saat. PSSI menginformasikan FIFA dengan laporan final tertanggal 29 Mei 2015 yang mengonfirmasi bahwa pihak Kemenpora dan Pemerintah Indonesia tidak akan mengubah keputusan mereka.

Sesuai dengan koresponden FIFA tanggal 4 Mei 2015, permasalahan yang akan dibahas oleh Komite Eksekutif FIFA dan telah dibahas pada rapat tanggal 30 Mei 2015, Komite Eksekutif FIFA memutuskan Kemenpora RI dan BOPI telah mengintervensi kepengurusan PSSI dan membawa PSSI melanggar Statuta FIFA Pasal 13 dan 17.

Dengan segala hormat, kami menyampaikan bahwa Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan, sesuai dengan Statuta FIFA Pasal 14 ayat 1, bahwa PSSI telah disanksi dengan efek yang sesegera mungkin dan berlaku sampai PSSI dapat memenuhi Statuta FIFA Pasal 13 dan 17. Secara khusus, hukuman untuk PSSI baru bisa dicabut bila:

- Komite Eksekutif PSSI terpilih dapat menjalankan kepengurusannya secara independen tanpa intervensi dari pihak ketiga mana pun, termasuk Kemenpora dan BOPI;

- Tanggung jawab terhadap tim nasional Indonesia diserahkan kepada PSSI;