Kemelut Verifikasi Memanas

Jakarta, Kompas - Verifikasi peserta Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret memanas. Keputusan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin yang menetapkan 100 peserta kongres belum bisa diterima oleh sebagian anggota Komite Eksekutif karena dinilai tidak melalui prosedur yang benar.

Problem yang meruncing terkait verifikasi ini akan dilaporkan ke FIFA. Surat keputusan (SK) daftar 100 pemilih Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 17 Maret diumumkan Rabu (13/3). SK bernomor SKEP/32/JAH/III/2013 itu diteken Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Tanggal penandatanganan tertera 8 Maret 2013.

SK setebal delapan lembar ini berisi daftar 33 pengurus provinsi (pengprov), 15 klub Liga Super Indonesia, 16 klub divisi utama, 14 klub divisi satu, 12 klub divisi dua, dan 10 klub divisi tiga. Daftar institusi itu dilengkapi dengan nama-nama ketua organisasi.

Namun, surat keputusan ini ditolak enam anggota Komite Eksekutif PSSI karena ada 18 pengprov dan 3 klub yang masih bermasalah dan belum diputuskan dalam rapat komite. Dari 18 nama ketua pengprov itu, hanya dua yang sama dengan daftar notula rapat Komite Eksekutif 7 Maret, yaitu Hadiyandra dari Jambi dan Chaidir dari Riau.

Perbedaan 16 nama ketua pengprov di kedua dokumen itu adalah SK 8 Maret menggunakan daftar pengurus lama sesuai yang hadir di KLB Solo pada 9 Juli 2011. Adapun notula rapat Komite Eksekutif 7 Maret menyebut daftar pengurus baru setelah musyawarah provinsi luar biasa pasca-KLB Solo.

Dokumen 7 Maret ditandatangani Djohar, Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman, dan lima anggota Komite Eksekutif, yaitu Sihar Sitorus, Bob Hippy, Tuty Dau, Widodo Santoso, dan Mawardi Nurdin.

”Tadi di depan Pak Menteri (Pemuda dan Olahraga Roy Suryo), Pak Djohar mengakui, dia menandatangani dokumen itu (notula 7 Maret), tetapi dia menilai itu bukan rapat Exco. Dia juga mengakui, daftar pengprov dalam dokumen itu yang benar. Pak Menteri lalu meminta Ketua Umum memutuskan mana yang sah, tetapi dia mengembalikan ke Menpora. Dia tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan,” ujar Bob Hippy.

Pertemuan dengan Menpora pada Rabu pukul 10.00 itu dihadiri Djohar, Farid, Sihar, Bob, Tuty, Mawardi, dan Sekretaris Jenderal PSSI Hadiyandra. Pertemuan dilanjutkan Rabu malam dengan Satuan Tugas Normalisasi, tetapi Djohar tidak hadir.

”Saya dan anggota Exco yang lain pernah datang dalam musyawarah provinsi dan nama kami masuk dalam formatur kepengurusan baru dan Pak Djohar melantik serta mengeluarkan SK. Sekarang tanya ke Pak Djohar pernah enggak dia melantik dan mengeluarkan SK,” ujar Sihar.

”Dia harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pernah dia lantik,” ujar Bob Hippy.