Djohar Arifin Diminta Jelaskan Polemik "Voters" KLB PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komite Eksekutif  PSSI mengaku kecewa kepada Djohar Arifin Husin yang tidak hadir dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Normalisasi untuk membahas sejumlah masalah Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Masalah utama pada rapat itu adalah membahas soal peserta yang KLB yang hingga saat ini masih menjadi polemik.

Wakil Ketua Tim Verifikasi, Togar Manahan Hero, sebelumnya menegaskan 100 peserta KLB yang akan dilaksanakan di Hotel Borobudur itu sudah tidak perlu diperdebatkan karena telah diputuskan pimpinan. Namun, Ketua Tim Verifikasi, Agus Yasmin, kemudian membantah hal tersebut.

Menurut Yasmin, tidak benar jika KLB PSSI telah tuntas dibahas Tim Verifikasi karena kesepakatan bersama dalam rapat Tim Verifikasi pada 5 Maret lalu, peserta yang lolos baru berjumlah 79. Sisanya 21 peserta lagi, yakni 18 pengurus provinsi (pengprov) dan tiga klub masih bermasalah. Persoalan mengenai 21 peserta itu, menurutnya, akan dibahas pada rapat Exco.

Pada Rabu (13/3/2013), muncul dua surat yang kembali menambah polemik tersebut. Surat pertama merupakan notula rapat Exco pada 7 Maret yang diikuti Djohar, Farid Rahman, Sihar Sitorus, Bob Hippy, Widodo Santoso, Mawardi Nurdin, dan Tuty Dau.

Pada salah satu halaman di notula itu berisi daftar nama 18 pengprov yang memiliki perbedaan dengan yang diumumkan salah satu anggota Tim Verifikasi, Sefdin Syaifudin. Dalam notula itu, tertera tanda tangan Djohar dan Farid selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI beserta lima anggota Exco lainnya.

Sementara surat lain yang beredar adalah Surat Keputusan (SK) No SKEP/32/JAH/III/2013 tentang daftar voters KLB PSSI tanggal 17 Maret 2013. Dalam SK itu, terdapat juga daftar 100 pemilik suara yang diklaim merupakan peserta sah KLB. Akan tetapi, 16 di antaranya berbeda dengan notula rapat Exco pada surat pertama.

Namun, yang menjadi polemik adalah dalam SK tersebut juga ditandatangani oleh Djohar. Sementara dalam rapat Satgas Normalisasi hari ini, yang harusnya akan membahas permasalahan perbedaan voters tersebut, Djohar tidak hadir karena mengikuti salah satu acara di televisi nasional bersama La Nyalla Mataliti dan Menpora Roy Suryo.

"Dia (Djohar) mengakui bahwa 18 (voters dalam notulen surat pertama) ini adalah yang benar dan sah. Pengakuan itu sendiri dia ucapkan di depan Menpora dalam pertemuan tadi siang bersama enam Exco lainnya. Jadi, siapa yang benar?" ujar salah satu anggota Exco, Bob Hippy, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu malam.

Menanggapi beredarnya dua surat tersebut, Djohar sebelumnya mengatakan dirinya tidak pernah menandatangani notula rapat Exco pada 7 Maret. Pasalnya, ia mengaku pada tanggal tersebut sedang berada di Medan untuk mengikuti acara pemilihan kepala daerah.

"Dalam pertemuan siang tadi, Djohar ditanya Menpora, apakah ini (surat notula) ditandatangani oleh Anda? Dia bilang, iya. Hanya tadi dia bilang, ini bukan rapat Exco. Tapi, Menpora mengatakan lagi apa ini subtansinya benar? Dia (Djohar) mengatakan iya. Jadi, ya bagaimana karena dia sendiri bilang iya kok," tambah Bob.

Sihar Sitorus menambahkan, dia bersama Exco yang lain pernah beberapa kali hadir dalam setiap musyawarah provinsi, termasuk ketika melantik 18 voters yang diklaim pihaknya sah. Pelantikan itu sendiri, kata dia, dilakukan oleh Djohar sebagai Ketua Umum PSSI.

"Sekarang dia (Djohar) mengeluarkan SK (SK No SKEP/32/JAH/III/2013), sekarang tanya beliau langsung, pernah atau tidak melantik dan mengeluarkan yang 18 voters itu. Dia mesti bertanggung jawab kepada orang-orang yang melantik. Kalau kami bertanggung jawab kepada yang kami lakukan?" kata Sihar.

Kembali ditambahkan Bob, dia bersama lima anggota Exco lainnya akan melaporkan masalah ini kepada FIFA. "Seperti kejadian seperti ini, kita diundang rapat, tetapi mereka tidak datang. Sebenarnya sih simpel saja, seperti pengakuan Pak Ketum tadi, bahwa Pak Menteri tanya mana ini yang betul dan itu yang ditandatangani," kata Bob.

Untuk menanggapi perihal tanggapan sejumlah anggota Exco ini, Djohar tidak dapat dikonfirmasi karena teleponnya tidak aktif. Sementara Sekretaris Jenderal PSSI, Hadiyandra, mengatakan, jika keputusan mengenai peserta KLB itu sudah dibuat, itu adalah kewenangan Ketua Umum PSSI. Sekjen, kata dia, hanya menjalankan tugas.