Persiapan Kongres Berlanjut

Jakarta, kompas - Persiapan PSSI untuk penyelenggaraan kongres pada 17 Maret terus berlanjut meski lima anggota Komite Eksekutif yang tidak hadir dalam rapat 27 Februari belum sepenuhnya sepakat. PSSI telah menyusun tim verifikasi untuk memverifikasi pemilik hak suara.

Menyusul hasil rapat 27 Februari, yang dihadiri ketua umum dan lima anggota Komite Eksekutif, sekretaris jenderal PSSI yang baru, Hadiyandra, Jumat (1/3), juga telah bertugas di PSSI menggantikan Halim Mahfudz. Halim diberhentikan berdasarkan keputusan rapat komite.

Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kemarin, juga menegaskan, pemerintah mengakui Kongres PSSI yang akan diselenggarakan di Hotel Borobudur, 17 Maret.

”Yang namanya kongres hanya ada satu, yaitu yang diselenggarakan 17 Maret di Jakarta dan telah mendapat restu dari Presiden FIFA Sepp Blatter melalui surat kepada kita. Pemerintah akan tetap mengawal kongres di Jakarta,” ujar Menpora.

Akan tetapi, terkait penyelenggaraan kongres tersebut, dua anggota Komite Eksekutif yang tidak hadir dalam rapat 27 Februari, Sihar Sitorus dan Bob Hippy, belum memutuskan apakah akan mengikuti kongres itu atau tidak. ”Jika agendanya adalah untuk kebangkitan dan memajukan sepak bola Indonesia, saya akan mempertimbangkan untuk hadir,” ujar Sihar.

Meski demikian, baik Sihar maupun Bob masih mempersoalkan cara-cara pengambilan keputusan yang dilakukan Ketua Umum PSSI dan rapat komite pada 27 Februari itu, yang bertentangan dengan aturan di PSSI sendiri.

”Kalau Menpora mengatakan rapat itu sah, sah dari mananya? Silakan dilihat aturan di dalam Statuta PSSI,” ujar Sihar yang tak menerima surat tertulis pemberitahuan adanya rapat dan hanya mendapatkan SMS yang menanyakan apakah bisa hadir dalam rapat 27 Februari itu.

Oleh karena itulah Sihar berencana mengirimkan surat ke FIFA untuk melaporkan apa yang telah terjadi itu.

Terhadap anggota Komite Eksekutif PSSI yang tak hadir dalam rapat 27 Februari, yaitu Bob Hippy, Tuty Dau, Sihar Sitorus, Farid Rahman, dan Widodo Santoso, Menpora mengatakan, dia akan merangkul kelima anggota komite itu, termasuk mantan Sekjen PSSI Halim Mahfudz.

Segera verifikasi

Tentang penyelenggaraan Kongres PSSI 17 Maret, Hadiyandra menjelaskan, PSSI bergerak cepat pasca-keputusan rapat Komite Eksekutif 27 Februari. Jumat kemarin, seluruh berkas terkait persiapan kongres dikirim ke semua anggota PSSI, termasuk surat keputusan pembentukan tim verifikasi kongres, pemberitahuan ke FIFA/AFC dan pemberitahuan agar mereka mengirim salah seorang perwakilan.

”Mudah-mudahan kawan-kawan yang tergabung dalam tim verifikasi sudah melaksanakan tugasnya tanggal 5 sampai 8 Maret. Verifikasi yang mereka lakukan tentu terkait dengan voter Solo. Saya berharap tanggal 4 kawan-kawan di tim verifikasi bisa duduk bersama dulu, menyamakan persepsi dulu, sehingga proses yang mereka lakukan bisa lebih cepat,” tuturnya.

Tim verifikasi itu terdiri dari Agus Yasmin (Direktur Organisasi), Rudi Pinanta (Direktur Legal), Bustami (Manajer Organisasi)—ketiganya dari unsur manajemen PSSI—lalu Togar Manahan Nero (Sekjen PSSI versi KLB Ancol), Moricia Gracia, dan Septin Saepudin.

Mengenai pengambilan keputusan dalam rapat komite 27 Februari, Hadiyandra menegaskan, dalam statuta PSSI sebelum direvisi ditegaskan bahwa kewenangan mengundang anggota komite untuk rapat ada pada ketua umum PSSI.

”Terkait ketidakhadiran mereka, tidak ada keharusan di dalam statuta bahwa setiap pengambilan keputusan itu harus mutlak hadir dan keputusannya tidak selalu harus bulat. Tentu banyak alasan dan kita bisa pahami. Namun, saya yakin pada intinya seluruh pimpinan PSSI ini sangat menyadari bahwa PSSI harus diselamatkan,” ujar Hadiyandra.

Sekjen PSSI itu menolak menanggapi pendapat Sihar dan Bob mengenai adanya pelanggaran prosedur pada penyelenggaraan pertemuan komite 27 Februari. Akan tetapi, dia meyakini, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin pasti sudah memikirkan untuk bertemu dengan kelima anggota komite yang absen pada 27 Februari itu.

”Saya berpikir tentu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum telah memikirkan pertemuan dengan anggota-anggota komite yang tidak hadir itu, karena kita sudah mendapatkan dukungan pemerintah, dan dukungan masyarakat juga sangat luar biasa agar ini segera bisa diselesaikan. Supaya pada tanggal 20 Komite Eksekutif FIFA duduk bersama, kita sudah tidak dipermasalahkan lagi,” tutur Hadiyandra.

Djohar menjelaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam rapat Komite Eksekutif semata-mata diambil guna menghindari sanksi FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia. Terkait kesalahpahaman di internal PSSI, hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan.

”Sampai sekarang masih ada beberapa anggota Komite Eksekutif yang tidak menyetujui hasil rapat. Namun, kami akan membicarakannya setelah kongres 17 Maret selesai,” kata Djohar. (K04/K10/K09/OKI)