AS Gandeng Kubu Islamis Mesir

Kairo, Kompas - Gelombang revolusi di dunia Arab memaksa Amerika Serikat mengkaji ulang hubungannya dengan kubu Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Jumat (1/7), mengungkapkan, AS melakukan komunikasi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Hasil kajian Kemlu AS, komisi hubungan luar negeri Kongres dan dewan keamanan nasional AS juga menyimpulkan bahwa kemaslahatan AS adalah membuka dialog dengan kubu Islamis di dunia Arab, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, seiring gelombang revolusi saat ini.

Deputi Menlu AS urusan Timur Tengah Tamara Wittes kepada harian terkemuka Mesir, Al Ahram, mengungkapkan, komunikasi AS dengan Ikhwanul Muslimin sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1990-an.

Menurut Wittes, Ikhwanul Muslimin merupakan bagian penting peta politik di Mesir yang lebih semakin menunjukkan dinamikanya akhir-akhir ini.

Penasihat Presiden AS urusan teroris, Bruce Riedel, kepada harian Al Ahram juga menegaskan, AS kini tidak mungkin mengabaikan Ikhwanul Muslimin.

Menurut Riedel, AS harus keluar dari kesalahannya selama ini karena hanya berkomunikasi dengan mantan Presiden Hosni Mubarak dan mantan Wapres Omar Sulaiman dengan mengabaikan kekuatan mayoritas di Mesir, di antaranya adalah Ikhwanul Muslimin. Riedel juga menegaskan, AS harus bisa membedakan antara Ikhwanul Muslimin dan Tanzim al Qaeda.

Sebaliknya, manuver politik Ikhwanul Muslimin terakhir ini cukup mengundang respons positif dari kalangan di dalam maupun luar negeri. Misalnya, sayap politik Ikhwanul Muslimin, Partai Keadilan dan Kebebasan, menunjuk tokoh Kristen Koptik, Rafik Habib, sebagai wakil ketua partai tersebut untuk menunjukkan bahwa partai itu terbuka bukan untuk Muslim saja.

Partai Keadilan dan Kebebasan tidak mau pula mengajukan calon presiden. Partai itu juga hanya mengajukan kandidat anggota parlemen di 50 persen daerah pemilihan (dapil), bukan di keseluruhan dapil. Hal ini ingin memberi pesan bahwa Ikhwanul tidak rakus kekuasaan.

Pernyataan Hillary Clinton dan para pejabat AS tersebut menunjukkan betapa AS kini mulai realistis melihat peta kekuatan politik di Timur Tengah seiring dengan gelombang revolusi di kawasan itu.

Sudah dikenal dalam kamus klasik politik di dunia Arab bahwa ada dua kekuatan besar yang saling bersaing di kawasan itu, yaitu kubu nasionalis dan Islamis.

Namun, sayang, sejak negara- negara Arab meraih kemerdekaan dari kolonial Barat, persaingan dua kubu itu tidak dikelola dengan kemasan demokrasi. Akibatnya, pertarungan dua kubu itu sering membawa pertumpahan darah.(mth)