JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng untuk meminta penjelasan mengenai sikap pemerintah yang tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chaerul Azwar, tindakan pemerintah tersebut tidak bijak.
”Kami akan minta penjelasan. Ini bukan menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3/2011).
Menurut politisi Golkar ini, langkah yang diambil pemerintah mengesankan ketidaksetujuan pemerintah dengan salah satu calon yang akan maju dalam pemilihan ketua umum PSSI. Padahal, lanjut Rully, pemerintah seharusnya tidak membatasi calon, tapi justru memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk maju membangun PSSI.
Oleh karena itu, menurut dia, polemik PSSI perlu diselesaikan dengan duduk bersama antara Dewan, pemerintah, PSSI, dan pecinta sepak bola nasional. ”Sebaiknya mediasi cari jalan keluar dalam melihat aturan kongres. Bisa diubah dengan kongres lagi. Pendekatannya merangkul PSSI, bersama-sama. OK, katakan tidak sepakat, maka diubah melalui kongres,” ujarnya.
Seperti diberitakan, Senin (28/3/2011), pemerintah tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Hal ini menyusul kekisruhan yang terjadi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada akhir pekan lalu.
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan hal ini kepada para wartawan di Jakarta, Senin. Pemerintah juga menghentikan sementara waktu penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga kepengurusan PSSI periode 2011-2015 terbentuk.
Baca juga Boediono: Manfaatkanlah Saya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.