DPR: Pemerintah Justru Perkeruh Suasana

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan pemerintah yang tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dinilai justru makin memperkeruh suasana daripada mencarikan jalan keluar atas polemik selama ini. Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chaerul Azwar mengatakan, langkah pemerintah tersebut tidak bijak dan tak akan menyelesaikan masalah PSSI.

”Pembekuan tak akan menyelesaikan masalah. Kan sebentar lagi kongres, kenapa enggak diselesaikan baik-baik,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Komisi X sendiri, lanjut Rully, tak mengetahui siapa yang salah dan benar dalam polemik ini. Oleh karena itu, pendekatan yang harusnya dikembangkan untuk menuntaskan persoalan PSSI adalah dengan mediasi antara dewan, pemerintah, PSSI, dan semua yang terlibat dalam olahraga sepak bola.

”Sebaiknya mediasi mencari jalan keluar dalam melihat aturan kongres. Statuta kan bisa diubah dengan kongres lagi. Pendekatannya merangkul PSSI bersama-sama. OK, katakan tidak sepakat (dengan statuta yang lama), maka ubahlah lagi melalui kongres,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Senin (28/3/2011), pemerintah tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Hal ini menyusul kekisruhan yang terjadi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada akhir pekan lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan hal ini kepada para wartawan di Jakarta, Senin. Pemerintah juga menghentikan sementara waktu penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga kepengurusan PSSI periode 2011-2015 terbentuk.