KPPN Mematangkan Persiapan Kongres

jakarta, kompas - Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional terus mematangkan persiapan kongres yang direncanakan akan diselenggarakan di Surabaya pada 26 Maret dan di Solo sebelum 30 April. KPPN tidak akan membatalkan penyelenggaraan kongres karena sudah mendapat mandat dari 87 pemilik suara PSSI.

”Mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan kepada Nurdin Halid serta pengurusnya merupakan bukti sangat kuat dan sah untuk menjalankan otoritas PSSI,” kata konsultan hukum Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) Timbul Thomas Lubis, Senin (7/3).

Timbul menegaskan, dengan adanya mosi tak percaya itu, kepengurusan dipimpin Nurdin Halid tak sah lagi untuk menggelar kongres. ”KPPN didukung lebih dari dua pertiga pemilik suara sehingga punya otoritas menggelar kongres,” kata Timbul.

Diinformasikan ke FIFA

Timbul menjelaskan, langkah yang diambil oleh KPPN itu sudah diinformasikan ke FIFA melalui surat. Informasi tentang mosi tidak percaya dan keberadaan KPPN juga dititipkan kepada Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo, yang pada Senin tiba di Zurich, Swiss, untuk bertemu Presiden FIFA Sepp Blatter, yang dijadwalkan pada Selasa.

Pertemuan dengan Blatter itu juga akan dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo.

PSSI abai

Pengurus PSSI Cabang Kudus mengeluhkan tidak pernah mendapat dana pembinaan dari PSSI pusat. Selama ini mereka mengandalkan dana dari APBD Kabupaten Kudus.

Ketua Pengurus PSSI Cabang Kudus Trisno Suwandi mengatakan, setiap tahun PSSI Kudus mendapat dana dari APBD Rp 1 miliar. Dana itu digunakan untuk pembinaan klub-klub sepak bola di Kudus, terutama Persiku, dan biaya operasional PSSI.

Seharusnya, menurut Trisno, PSSI pusat memberikan dana pembinaan kepada PSSI di setiap daerah sehingga persepakbolaan di daerah maju. Ia berharap ini menjadi perhatian pengurus baru pascakongres PSSI.

Menurut Trisno, selama ini Persiku Kudus terengah-engah dalam pendanaan. Selama satu musim kompetisi, Persiku butuh dana Rp 8 miliar dari APBD dan sejumlah perusahaan. Contohnya, PT Djarum membantu Rp 1 miliar tiap tahun, PT Nojorono Rp 60 juta, dan PT Pusaka Raya Rp 50 juta. (HEN/ANG)