Tanggapan Borneo FC soal Sanksi Komdis PSSI, Sayangkan Tak Ada Banding

Mereka keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pemainnya, Silverio Junio, yang dinyatakan melakukan pelanggaran pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2024 lalu.

Menurut Borneo FC, sanksi yang diterima dirasa janggal. Manajemen merasa PSSI telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan.

"Saya mengusulkan orang-orang Komdis diganti karena ada sesuatu yang saya tafsirkan, ada orang-orang yang tidak menginginkan Borneo untuk berkembang dan berprestasi," ujar manajer tim Borneo FC, Dandri Dauri, melalui rekaman yang diterima Kompas.com.

Dalam rilisnya, PSSI menyatakan insiden serious foul play yang dilakukan Silverio Junio kepada pemain Bali United pada laga pekan ke-2 lalu. Bek asal Brasil tersebut menendang wajah pemain lawan.

Bek asal Portugal itu harus membayar denda 10 juta rupiah dan sanksi larangan main sebanyak satu kali.

Borneo FC mempermasalahkan Komdis yang tidak memberikan hak untuk melakukan banding. Sebab, mereka yakin Silverio Junio tidak melakukan pelanggaran tersebut dengan sengaja.

"Dari awal saya sampaikan, Komdis dari awal tidak memberikan ruang untuk menjawab. Keputusan selalu disampaikan tidak boleh banding," kata Dandri Dauri.

"Ini persoalan besar, sampai kapan tim akan dikebiri, 10 M maupun berapa pun kalau dengan cara seperti itu dengan pemotongan sepihak tidak akan pernah maju," katanya.

Ia juga menuntut transparansi bagaimana proses persidangan dilakukan.

Sebab, semua kejadian terjadi pada pekan ke-2 dan baru dijatuhkan hukuman menjelang laga pekan ke-6. Dalam rentang tersebut, setidaknya ada dua persidangan komdis yang dilakukan.

"Kalau 1 kali match oke saya bisa terima, tetapi ini sudah dua match berlalu yang akan menjadi bumerang bagi kami. Jadi ada apa? Ini bener-benar tidak terbuka," katanya.

Dandri Dauri meminta hal ini tidak bisa dinormalisasi karena menurutnya ini menjadi sinyal pengelolaan kompetisi yang tidak sehat.

"Jadi ini menjadi sinyal buruk untuk sepak bola Indonesia. Sistem pengambilan keputusan Komdis ini yang harus betul-betul dikaji ulang, termasuk orang-orangnya harus dievaluasi," katanya.