Efek Domino Pencopotan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20

KOMPAS.com - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC), Raja Sapta Oktohari, buka suara soal pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. 

FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu (29/3/2023) malam WIB. 

Federasi yang diketuai oleh Gianni Infantino itu juga akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti dan menyinggung potensi sanksi untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023," demikian pernyataan FIFA. 

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," ucap FIFA melanjutkan. 

Penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 diduga menjadi alasan FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah. 

Sesuai pernyataan FIFA, Indonesia dalam hal ini melalui PSSI pun kemungkinan bakal menerima sanksi. 

Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan mulai dari pembekukan federasi, dari Indonesia tidak bisa mengikuti agenda resmi FIFA, hingga potensi federasi lain bakal mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah suatu event olahraga termasuk Olimpiade. 

NOC Indonesia sendiri pernah berupaya menjadikan Indonesia tuan rumah Olimpiade 2032 pada April 2021 sebelum Komite Olimpiade Internasional (IOC) menunjuk Brisbane, Australia.

Namun, sempat ada ambisi dari NOC Indonesia untuk mengejar jadi tuan rumah Olimpiade 2036.

Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa ia tak ingin Indonesia kembali menerima sanksi seperti yang pernah dijatuhkan oleh WADA atau Badan Anti-Doping Dunia. 

Sanksi WADA untuk Indonesia yang dijatuhkan pada Oktober 2021 membuat atlet Tanah Air tak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di event internasional. 

"Kita memiliki pengalaman pada saat Indonesia disanksi WADA dan saat itu rakyat Indonesia sangat terpukul," ungkap pria yang disapa Okto ini, dikutip dari Tribunnews. 

"Di NOC Indonesia ada 67 cabor (cabang olahraga) yang secara keseluruhan membawahi 100 juta populasi yang ada di Indonesia yang isinya atlet elite, atlet madya, maupun pemula. Itu dari seluruh Indonesia," ucap dia. 

"Apa pun yang kita lakukan hari ini akan menjadi dampak terhadap cita-cita masyarakat Indonesia yaitu mengumandangkan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih bukan di daerah masing-masing, tapi di negara lain," ujar Okto. 

"Ini yang menjadi dasar bahwa di dalam Piagam Olimpiade tidak ada diskriminasi walaupun dalam pelaksanaanya ada mekanisme. Mekanismenya itu bisa diatur sesuai dengan status atau AD/RT dari cabor masing-masing," imbuhnya. 

Okto meminta para pengambil kebijakan untuk memikirkan dampak bagi keberlangsungan olahraga Indonesia. 

Ia tak ingin hal-hal politis yang masuk ke olahraga justru mengucilkan Indonesia di mata internasional. 

"Sekali lagi kami berharap para pengambil kebijakan di negeri ini bisa memberikan dukungan kepada olahraga Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa," ucapnya. 

"Jangan gunakan olahraga sebagai alat pemecah bangsa karena olahraga sudah terbukti dari dulu sampai hari ini membuat Indonesia semakin kuat," ungkap Okto. 

"Jangan sampai Indonesia yang sudah menjadi negara besar, menjadi bagian tuan rumah G20, malah dikucilkan dari dunia internasional," ujar dia menambahkan. (Abdul Majid)