Penundaan Laga Persebaya Vs PSM Bisa Timbulkan Efek Domino di Liga 1

Haruna yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI menyatakan bahwa penundaan jadwal laga Persebaya vs PSM berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih panjang untuk kompetisi Liga 1 musim ini.

Penilaian Haruna tersebut merujuk pada emergency meeting atau kesepakatan antara PT LIB dan kontestan Liga 1.

Dalam rapat itu, seluruh klub kontestan Liga 1 membuat sebuah keputusan bersama mengenai masalah penjadwalan kompetisi musim ini.

Haruna menyebut, penundaan laga antara Persebaya vs PSM berpotensi melanggar ketentuan yang sudah disepakati di emergency meeting sehingga bakal berimbas kepada semua tim di Liga 1.

“Kesepakatannya apa? Bahwa tidak boleh liga itu melebihi tanggal 22 Desember. Karena semua kontrak pemain profesional dan pelatih itu berakhir pada bulan Desember, itu standar kontrak semua tim,” kata Haruna.

“Kalau lebih dari 22 Desember maka akan berimbas pada masalah finansial, slot AFC Cup, kualifikasi AFC Champions, dan lain-lain."

"Ini menyulitkan. Oleh karena itu, kami sepakat 22 Desember menjadi akhir perhelatan kompetisi di Indonesia,” tutur dia menegaskan.

Haruna lantas mengingatkan kembali perihal penjadwalan ulang harus sesuai dengan kesepakatan dari emergency meeting.

Sebab, jika komitmen itu dilanggar, klub-klub lain bakal melayangkan protes.

“Kalau sampai penjadwalan ulang laga PSM dan Persebaya berimbas pada molornya jadwal yang sudah disepakati, maka boleh klub itu boleh tidak melanjutkan kompetisi," ujar Haruna.

"Sebab, itu sudah keputusan final bersama yang betul-betul kami sepakati bersama,” ucap mantan Ketua Asporv Jawa Timur itu menambahkan.

Selain itu, Haruna juga menilai, keputusan pembatalan pertandingan yang diambil PSSI juga menimbulkan dampak buruk lainnya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin dalih serupa bakal digunakan kontestan lain untuk meminta penundaan jadwal laga di masa yang akan datang.

“Artinya ke depan bisa digunakan siapa saja di mana saja, jadi seperti membenarkan menolak penjadwalan itu karena alasan apa pun," ujar dia.

"Karena alasan kan bisa dibuat. Tapi yang namanya mandatory, kewajiban, itu tidak boleh ditolak. Karena penolakan itu ada hukumannya” kata Haruna lagi.