KPSN Dapat Mandat Gelar KLB

KOMPAS.com - Komite Eksekutif PSSI menggelar rapat pada Kamis (2/5/2019), untuk membahas rencana Kongres Luar Biasa (KLB). Komite Eksekutif PSSI menggelar rapat setelah melihat undangan persiapan KLB PSSI beredar.

Undangan acara persiapan KLB tersebut disampaikan Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) kepada para pemilik hak suara PSSI atau voters, Senin (29/4/2019).

Voters pun merespon dengan baik. Selain siap menghadiri acara persiapan KLB yang akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, para voters yang terdiri atas klub-klub dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI itu juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada PSSI yang intinya minta agar KLB segera dilaksanakan.

Mereka juga menyerahkan mandat kepada KPSN untuk menggelar KLB. Mereka disebut sudah tidak percaya lagi kepada PSSI yang terbukti mengulur-ngulur waktu.

Padahal KLB sudah diputuskan Komite Eksekutif PSSI pada 19 Februari 2019 untuk digelar secepatnya, setelah sejumlah pengurus inti PSSI menjadi tersangka kasus match fixing dan ditahan, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

“Apalagi PSSI mengaku tak punya anggaran untuk menggelar KLB. Jadi, kami para voters memberikan mandat kepada KPSN untuk menggelar KLB. Bila ini terjadi, maka akan menjadi KLB atau Kongres paling bersih dan mandiri sepanjang sejarah PSSI, karena biaya sepenuhnya ditanggung KPSN,” kata Presiden Persijap Jepara Esti Puji Lestari yang mewakili voters lainnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Esti mengungkapkan, sudah sekitar 50 voters yang mengirimkan surat permintaan dan penyerahan mandat KLB kepada KPSN, dan siap pula hadir dalam acara persiapan KLB maupun KLB itu sendiri.

“Kami optimistis akan memenuhi syarat minimum 2/3 persen dari jumlah seluruh voters, atau 56 dari 85 voters,” jelas Esti.

Ia kemudian mengutip ketentuan Pasal 30 ayat (2) Statuta PSSI di mana anggota-anggota PSSI dapat menyampaikan permintaan kepada PSSI untuk menggelar KLB.

“Jadi, kedaulatan PSSI itu ada di tangan anggota. Ketika anggota sedang menggunakan kedaulatannya, siapa pun tak bisa melarang. KPSN mencoba mengembalikan kedaulatan PSSI itu ke tangan anggota,” jelasnya.