Ketua Umum PSSI Harus Figur yang Merdeka

SOLO, KOMPAS.com – Calon Ketua Umum PSSI haruslah sosok yang merdeka. Artinya, figur itu tidak sedang terikat dengan institusi negara atau partai politik.

Pendapat itu dikatakan oleh Wali Kota Solo sekaligus mantan anggota Komite Normalisasi, F.X. Hadi Rudyatmo, atau biasa disapa Rudy.

Rudy menyoroti majunya Panglima Kostrad, Edy Rahmayadi, yang akan bersaing dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Makassar, 17 Oktober 2016.

Saat ini, Edy masih terikat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Atas dasar itulah, Rudy meminta Edy untuk mundur dari jabatannya di TNI jika ingin maju ke dalam bursa Ketua Umum PSSI.

Rudy merujuk kepada UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Di lembaga negara, anggota TNI atau Polri aktif memang harus mundur dari institusinya jika ingin menduduki jabatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi,” kata Rudy dalam keterangan pers yang diterima JUARA.net, Kamis (22/9/2016).

Selain Edy, ada beberapa calon yang disebut-sebut berpeluang menjadi Ketum PSSI. Mereka adalah Erwin Aksa, dan mantan Panglima TNI Moeldoko.

Hampir sama seperti Edy, Erwin saat ini juga belum merdeka karena masih menjadi bos Bosowa Group. Sementara itu, Moeldoko sudah pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga tak sepakat jika PSSI dipimpin oleh politikus. Ia berharap para calon Ketua Umum PSSI tidak berasal dari partai politik mana pun

“Ketua umum baru harus punya komitmen membesarkan sepak bola. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus punya target di Asian Games, minimal membawa Indonesia ke semifinal. Bahkan, harus berani berjanji Indonesia masuk final,” ucap Rudy.

Terdapat sembilan figur yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Mereka adalah Benhard Limbong, Djohar Arifin, Eddy Rumpoko, Tonny Apriliani, Edy Rahmayadi, Moeldoko, Erwin Aksa, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Sarman El Hakim.