Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menantang Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk mengungkapkan identitas mafia di tubuh PSSI dan melaporkannya ke pihak kepolisian.
"Misalkan (Menpora) mengatakan ada mafia, tunjuk dong, polisikan seperti di FIFA. Bukan lembaganya dibubarkan," ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (29/5/2015).
Pernyataan itu diucapkan Fahri saat menerima kedatangan Komite Eksekutif (exco) PSSI, anggota DPRD Papua, dan kelompok suporter pendukung Persipura Jayapura, Persipura Mania, Jumat. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsa.
Fahri mengaku tidak mengerti dengan sikap Menpora yang tak kunjung mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 soal pembekuan PSSI. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan putusan sela soal penundaan pemberlakuan SK Menpora.
Dia pun mengancam akan menggulirkan hak bertanya hingga hak menyelidiki di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. "Ini harus diperiksa dan diinvestigasi. Saya mengusulkan untuk mengajukan interpelasi atau hak angket kalau tidak puas. Setelah itu, akan ada konsekuensi yang lebih berat untuk pemerintah," ucap Fahri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Fahri mengaku tidak mengerti dengan sikap Menpora yang tak kunjung mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 soal pembekuan PSSI. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan putusan sela soal penundaan pemberlakuan SK Menpora.
"Kami tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Menpora. Apa dasarnya?" ujar Fahri.
Dia pun mengancam akan menggulirkan hak bertanya hingga hak menyelidiki di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. "Ini harus diperiksa dan diinvestigasi. Saya mengusulkan untuk mengajukan interpelasi atau hak angket kalau tidak puas. Setelah itu, akan ada konsekuensi yang lebih berat untuk pemerintah," ucap Fahri.
Sejak putusan sela PTUN dan diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla mencabut SK pembekuan PSSI pada Senin (25/5/2015) lalu, Menpora masih berkukuh dengan keputusannya. Apalagi, dia mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi persepakbolaan nasional.
Video rekomendasi
Video lainnya
Rekomendasi untuk anda
Terkini Lainnya
Badminton
05/05/2024, 05:50 WIB
Liga Lain
05/05/2024, 05:32 WIB
Badminton
05/05/2024, 05:27 WIB
Liga Inggris
05/05/2024, 04:07 WIB
Liga Italia
05/05/2024, 04:06 WIB
Liga Spanyol
04/05/2024, 23:17 WIB
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Terpopuler
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Now Trending
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
