Aksi Simbolik Mengenang 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Perjuangan Mendapatkan Keadilan

KOMPAS.com - KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) melakukan aksi simbolik untuk memperingati 1 tahun Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 135 orang.

Aksi simbolik ini digelar pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Dalam aksi tersebut, berlangsung peragaan tujuh pejabat publik dengan berpakaian wasit yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan penegakan hukum atas tragedi ini, tetapi gagal melaksanakannya.

Ketujuh pejabat publik tersebut adalah Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, eks Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mantan CEO Arema FC Iwan Budianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino.

Baca juga: Setahun Tragedi Kanjuruhan, Keluarga Korban Meratap Keadilan di Reruntuhan Stadion

Tragedi Kanjuruhan hingga saat ini belum menemukan titik terang.

“Peringatan 1 tahun Tragedi Kanjuruhan merupakan penanda bahwa penyelesaian kasus Kanjuruhan masih jauh dari kata tuntas dan final," ungkap Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com.

"Ada banyak hutang negara atas rasa keadilan bagi keluarga korban yang belum tunai termasuk adalah memberikan hukuman bagi para pelaku," tambahnya.

Dok KONTRAS Spanduk dari KontraS untuk memperingati 1 tahun Tragedi Kanjuruhan yang jatuh pada 1 Oktober 2023.

Selain itu, Dimas juga menilai bahwa para pemangku kebijakan terkesan nirempati kepada para korban.

"Alih-alih melaksanakan kewajiban dan menunaikan tanggung jawab kepada keluarga Korban, para pemangku kebijakan termasuk Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ketua PSSI, serta Kapolri malah melakukan tindakan yang nirempati dengan 'mengoper' tanggung jawab dalam kewenangan penuntasan Tragedi Kanjuruhan," ungkapnya.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Terekam dalam Lagu Oktober Hitam, Harapan untuk Keadilan

Komisi yang lahir pada 20 Maret 1998 tersebut menyebut Tragedi Kanjuruhan sebagai catatan kelam terhadap Hak Asasi Manusia dan sepakbola di Indonesia.

Setahun berselang pasca kejadian tersebut, belum ada titik terang bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. 

Di tengah kedukaan yang menyelimuti para korban, KontraS menilai pemerintah justru tampak abai atas tanggung jawabnya untuk memberikan rasa keadilan.

Ini bisa dilihat dari beberapa hal yang terjadi.

Pemerintah lebih fokus dalam upaya renovasi Stadion Kanjuruhan dibandingkan melaksanakan penegakkan hukum secara berkeadilan bagi para korban.

Di samping itu, adanya beberapa penolakan laporan yang dibawa oleh para keluarga korban. 

Selain di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, acara juga berlanjut ke area Kuningan di mana ada pemajangan poster Paper Power, instalasi Gas Chamber, dan aksi pemutaran film dokumenter dari Watchdoc berjudul Nisan Tanpa Keadilan.