Kemenpora: Sepak Bola Indonesia Sudah Darurat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono, menilai sepak bola Indonesia saat ini sudah darurat. Menurut dia, segala persoalan dualisme ataupun konflik yang terjadi harus segera diselesaikan oleh kedua kubu yang bertikai. Jika tidak, mungkin saja sanksi FIFA akan dijatuhkan.

Hal itu diungkapkannya menanggapi masalah rekomendasi kongres PSSI di Palangkaraya yang belum disetujui pemerintah karena belum adanya verifikasi peserta. Jika PSSI tetap ngotot untuk menggelar kongres tersebut, pemerintah akan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada FIFA.

"Kita serahkan penilaian itu kepada FIFA karena mereka yang punya kewenangan. Pemerintah tidak bisa melarang. Kita sudah berusaha. Saya juga sudah mengirim surat dan mengumpulkan mereka (PSSI dan KPSI) kemarin untuk menyelesaikan masalah ini,"  ujar Agung saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (9/12/2012) petang.

"Jadi, saya sudah sampaikan kepada kedua belah pihak itu untuk melaksanakan keputusan MOU yang sudah disepakati bersama. Cobalah lepaskan baju-baju kepentingan golongan masing-masing. (Sepak bola Indonesia) ini sudah darurat dan menyangkut kepentingan negara, jadi harus segera diselesaikan," ucapnya.

MOU atau nota kesepahaman yang dimaksud Agung mengacu pada lima butir MOU antara PSSI, KPSI, dan ISL, berisi solusi untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan dan dualisme kompetisi yang terjadi dalam sepak bola nasional yang telah disepakati bersama, 7 Juni 2012, di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia.

PSSI sendiri, melalui Ketua Umum Djohar Arifin Husin, mengaku sedang melangsungkan amanat Kemenpora tersebut agar dapat memperoleh izin menggelar kongres. PSSI, katanya, tengah menyusun verifikasi tersebut.

Saat kembali dikonfirmasi, Agung mengaku telah menerima kabar dari PSSI terkait persoalan tersebut. Namun, menurut politikus Partai Golkar ini, verifikasi nama-nama tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkannya.

"Tadi saya sudah dikirimi faksimile. Akan tetapi, itu verifikasi nama-nama menurut mereka (PSSI) saja karena hanya ditandatangani satu pihak. Tidak ada persetujuan dari wakil-wakil Joint Committe yang seharusnya ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak (PSSI dan KPSI)," ungkap Agung.

Agung juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri terkait pemberian izin penyelenggaraan kongres tersebut. "Intinya, kalau semua tidak sesuai aturan saya tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Kalau masih seenak perutnya saja, saya tidak bisa melarang. Biarkan saja FIFA yang menilai," katanya.