Rektor UIN: Kekerasan di Sampang, Gagalnya Pendidikan

MALANG, KOMPAS.com - Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dinilai adalah salah satu bentuk gagalnya sistem pendidikan di Indonesia terutama sistem pendidikan Islam. Masyarakat seharusnya tak hanya diajari ritual, tapi juga penerapan perdamaian dan menerima perbedaan agama dan aliran yang ada.

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jawa Timur Prof DR Imam Suprayogo, Selasa (28/8/2012). "Kehadiran agama Islam itu untuk membawa perdamaian. Bukan malah hadir untuk kekacauan dan menghadirkan kekerasan. Apalagi kekerasan terjadi sesama Islam," jelasnya.

Di Indonesia kata Imam, memang kerap terjadi kekerasan atau konflik yang berawal karena berbeda aliran. Salah satunya yang terjadi di Sampang. Konflik agama Islam terjadi antara kelompok Sunni dan Syi'ah di Nangkerenang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, pada Minggu (26/8/2012) lalu.

Karena kasus tersebut, satu orang meninggal dunia dari kelompok Syi'ah. "Salah satu hal yang saya nilai gagal adalah sistem pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan Islam, bagaimana mengajarkan agama Islam pada umatnya," katanya.

Selama sistem pendidikan yang ada di Indonesia hanya mengajarkan Islam secara ritual, kekacauan dan kekerasan akan kerap terjadi. "Kalau yang diajarkan hanya secara ritual, konflik dan kekerasan akan selalu terjadi," akunya.

Seharusnya jelas Imam, pendidikan Islam juga harus mengajarkan lebih jauh tentang agama dan Islam. Tidak hanya sekedar ritual. "Islam itu menjaga betul perdamaian dan membenci kekerasan. Dari itu, mari ajarkan pengetahuan yang benar dan tepat, ajarkan keadilan dan juga ajari umat itu beramal soleh atas sesama," harap Imam.

Menurut Imam, mendidik umat untuk cinta kedamaian, keadilan dan menerima perbedaan aliran, jarang diterapkan. Hal tersebut yang membuat fanatisme yang berlebihan dan berujung kekerasan. "Saya berharap, kedepan harus ada regulasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan sistem pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan yang ada," ujarnya.

Dalam membentuk regulasi sistem pendidikan itu katanya, pemerintah harus melibatkan semua pihak. "Tidak hanya satu sumber. Tapi semua pihak harus dilibatkan. Karena hal itu menyangkut soal pengetahuan keagamaan yang menjadi kebutuhan semua orang," katanya.