PT LI Berharap Tak Ada Pemogokan Pemain

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO PT Liga Indonesia, Djoko Driyono, berharap wacana pemogokan pemain yang tergabung dalam Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) tidak direalisasikan.

Djoko menilai, permasalahan itu harus diperhatikan secara seksama dengan mengedepankan prinsip kebersamaan.

"Mudah-mudahan (pemogokan pemain) itu tidak terjadi, karena statement mogok tidak secara letter lock diungkap di sana. Apalagi, proses dialog saat ini masih sangat prematur dan belum pernah dilakukan," ujar Djoko kepada wartawan di Kantor PT Liga Indonesia, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Presiden APPI, Ponaryo Astaman. sebelumnya mengungkapkan langkah mogok main akan dilakukan jika sejumlah solusi untuk klub-klub yang bermasalah gagal direalisasikan. Solusi itu khususnya menyangkut pemenuhan gaji dan izin pemain asing.

Dari catatan APPI, terdapat 13 klub dari IPL dan ISL yang hingga kini masih bermasalah memenuhi hak-hak para pemainnya. Adapun klub yang dituntut APPI untuk segera membayarkan gaji pemain di antaranya, Persija Jakarta (ISL), Deltras Sidoarjo, Sriwijaya FC, Persija (IPL), Persema, Pelita Jaya, Persibo Bojonegoro, PPSM Magelang, Bontang FC, Persiraja, Persela, Arema Indonesia (ISL), PSM Makasar, dan PSMS (ISL). Ke-13 klub itu diultimatum untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan pemainnya paling lambat 7 Juni mendatang.

Djoko menjelaskan, sebaiknya penyelesaian masalah itu dilakukan dengan mekanisme yang ada. Menurutnya, jika masalah itu langsung mencuat seperti sekarang, nantinya akan dapat menambah runyam posisi pemain dengan klub tersebut.

"Kita harus melihat klub tidak dalam posisi yang dimarjinalkan. Tapi, kita juga ingin pemain-pemain itu memiliki kinerja yang baik karena mendapatkan hak-haknya. Kita sangat respek kepada klub dan pemain yang dengan kondisi sulit seperti sekarang ini tetap komit dengan baik terhadap kompetisi," ujar Djoko.

Ia yakin, sejumlah pemain yang tergabung dalam APPI pasti mempunyai inisiatif dan langkah lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama.

Selain itu, menurut Djoko, ultimatum asosiasi tersebut lebih dimaksudkan untuk bersama mencari jalan keluar masalah tersebut.

"Dalam konteks jalan keluar, ada yang sifatnya regulasi, kontrak dan bisnis. Semua hal itu pasti dilindungi. Tinggal bagaimana cara pemenuhannya. Semua harus memahami karena ini memang menjadi bisnis yang penuh resiko," kata Djoko.