JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes berpendapat, dalam mengeluarkan keputusan, FIFA tidak pernah melakukan sesuatu dengan persepsi pribadi Presiden Joseph "Sepp" Blatter tanpa diputuskan Komite Eksekutif FIFA. Oleh karena itu, Nugraha menilai, pernyataan Dubes RI di Swiss, Joko Susilo, dan Ketua KONI Rita Subowo setelah bertemu Blatter sebagai kabar burung.
Sebagaimana diberitakan, Joko Susilo dan Rita Subowo telah bertemu Blatter, Selasa (8/3/2011) sore. Hasil pertemuan Joko dengan Blatter menunjukkan, FIFA melarang Nurdin Halid dicalonkan dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI 2011-2015 karena berstatus mantan narapidana. Sementara itu, hasil pertemuan Rita dengan FIFA menunjukkan, Blatter menolak calon yang digugurkan oleh Komite Banding, seperti Arifin Panigoro, Nirwan Bakrie, dan George Toisutta, untuk dicalonkan pada Kongres Pemilihan Ketua Umum.
"Ini bikin saya pusing sebenarnya. Satu cerita satu suara tidak boleh, satu cerita semua tidak boleh. Ini mana yang benar? Makanya saya enggak mau lari ke substansi. Kami enggak perlu konfirmasi ke FIFA. Surat ini sudah cukup," ungkap Nugraha dalam jumpa pers di Kantor PSSI, Rabu (9/3/2011).
"Ini sulit dipahami karena kami tidak ada dalam pertemuan itu. Jadi, kami tidak bisa menyimak. Ini kabar burung saja. Apa yang terjadi di sana adalah pertemuan duta-duta besar yang diminta oleh FIFA isinya adalah sosialisasi Piala Dunia 2014 di Qatar. Itu yang saya dengar. Benar tidaknya, saya enggak tahu. Cuma FIFA itu enggak pernah melakukan sesuatu dengan persepsi pribadi presidennya tanpa diputuskan Komite Eksekutif FIFA. Kalau pertemuan PSSI dengan FIFA, itu valid karena saksi hidupnya ada di situ. Lha ini kami tidak ikut," lanjut Nugraha.
PSSI, kata Nugraha, telah mengirimkan utusan untuk bertemu FIFA di Zurich, Swiss, Senin (7/3/2011). Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan D Bakrie dan anggota Komite Etik FIFA, Suryadharma "Dali" Tahir, bertemu Sekjen FIFA Jerome Valcke dan Thierry Regenass sebagai Ketua Asosiasi dan Pengembangan FIFA.
"Hasilnya adalah pelaksanaan kedua kongres tidak bisa lagi diubah. Pada 26 Maret, Komite Banding dan Komite Pemilihan harus dibentuk. Sebelum 30 April, Kongres Pemilihan. Komite Pemilihan dan Banding sesuai dengan electoral code. Kami juga harus mengurus masalah Liga Primer Indonesia (LPI)," tutup Nugraha.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.