Tak Ada Lampu Hijau dari Pemerintah untuk PSSI

JAKARTA, Kompas.com - Pemerintah tidak memberi lampu hijau bagi upaya pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, yang diusung PSSI. Dalam jumpa pers bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, Ketua KONI Pusat Rita Subowo, dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di kantor Menko Kesra, Jakarta, Jumat (5/2/10) sore, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 bukan prioritas pemerintah.

"Pemerintah lebih memprioritaskan upaya membangkitkan dan mengembangkan prestasi sepak bola nasional. Itu dulu yang diprioritaskan. Piala Dunia tidak diprioritaskan," tegas Agung Laksono.

Indonesia bersaing dengan sembilan peserta dari 11 negara yang mencalonkan diri untuk tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Sembilan peserta lainnya adalah Australia, Belgia dan Belanda, Inggris, Jepang, Rusia, Spanyol dan Portugal, serta Amerika Serikat untuk kedua Piala Dunia itu, serta Korsel dan Qatar untuk Piala Dunia 2022.

Terkait pencalonan untuk tuan rumah Piala Dunia 2022, PSSI membutuhkan persetujuan (bidding agreement) pemerintah yang harus diserahkan pada FIFA paling lambat 9 Februari mendatang. Persetujuan pemerintah itu syarat mutlak bagi terpilihnya para negara calon tuan rumah untuk menggelar Piala Dunia.

"Bagi presiden, posisi pemerintah saat ini adalah fokus pada mengembalikan kejayaan sepak bola nasional. Itu prioritasnya," tambah Andi Mallarangeng, yang mantan juru bicara presiden itu.

"Fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan prestasi sepak bola nasional dengan target menjadi juara ASEAN, lalu masuk dalam jajaran negara sepak bola top Asia, dan setelah itu agar lolos ke Piala Dunia. Ini juga mimpi-mimpi kita," tegas Andi.

Dengan tiadanya dukungan pemerintah, menurut salah seorang anggota tim bidding, bisa dipastikan Indonesia tidak akan terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.