Papua Terus Siapkan Repatriasi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, mengatakan, pelaksanaan repatriasi pengungsi asal Papua yang selama bertahun-tahun bermukim di negara tetangga Papua Nugini (PNG) ditargetkan sudah akan selesai pada akhir tahun ini. "Kita akan lakukan secara bertahap, dan ditargetkan pada akhir tahun semuanya sudah bisa dipulangkan," kata Suebu di Jayapura, Senin (5/10).
   
Sementara menyangkut transportasi yang kemungkinan akan dipilih saat dilakukan pemulangan para repatrian dari PNG, Gubenur mengatakan akan melalui jalur darat. "Kita akan melalui Vanimo (nama daerah di PNG), kemudian menyeberang melewati perbatasan," ujarnya.
   
Menurut dia, untuk memantapkan program repatriasi itu, saat ini telah dilakukan komunikasi para bupati di Papua terkait lokasi yang ingin menjadi tempat tujuan para repatrian yang saat masih berada di PNG.
   
Sebelumnya pada Jumat (2/10) lalu, Sekda Provinsi Papua Tedjo Soeprapto didampingi Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Berty Fernandez menggelar rapat koordinasi teknis dengan berbagai instansi terkait di Jayapura, Jumat. "Dari pertemuan yang digelar hari ini tampak berbagai persiapan untuk menerima kedatangan para repatrian belum tuntas seluruhnya. Tampak masih banyak hal yang harus disepakati bersama antara Pemprov, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten penerima repatrian," kata Tedjo Soeprapto usai rapat tersebut.
    
Dia mengakui kalau pada pertemuan koordinasi itu, terdapat banyak -saran dan masukan lainnya yang harus diperhatikan dan dikaji bersama.
    
Menurut Tedjo  Soeprapto, Pemprov Papua perlu menggelar rapat lagi dengan para bupati yang wilayahnya merupakan daerah tujuan repatrian seperti Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Biak, Pegunungan Bintang, Merauke dan Kabupaten Mimika. Dia mengatakan, perlu dilakukan verifikasi ulang data pengungsi yang bersiap-siap pulang ke kampung halaman mereka di tanah Papua. Hal ini penting untuk kelancaran pemulangan mereka sekaligus memperlancar urusan penampungan sementara dan kelanjutan hidup mereka di daerah tujuan masing-masing. "Hasil rapat akan  dilaporkan ke Gubernur Papua dan Wagub Papua karena batas waktu pelaksanaan repatriasi itu adalah 15 Oktober hingga 15 Desember mendatang," ujar Tedjo.
    
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah apakah para repatrian itu masih mengenal sanak saudara dan anggota sukunya ataukah mereka sendiri tidak mengenal kerabat di tanah Papua. "Apabila para repatrian ini tidak lagi mengenal kerabat mereka di daerah tujuan pemulangan itu,  mereka itu akan dimukimkan di mana. Semua itu harus dibahas dan dipikirkan bersama," katanya.
    
Sedangkan mengenai masalah  penampungan sementara bagi para repatraian, Tedjo mengakui kalau hal itu sudah dipersiapkan oleh instansi terkait atau pemerintah kabupaten penerima repatrian.
    
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua, Dinas Kesejahteraan Sosial dan pemerintah kabupaten/kota telah melakukan berbagai perispan untuk menerima para repatrian ini.
    
Jumlah calon repatrian tercatat sebanyak 192 KK atau 708 jiwa dengan rincian sebanyak 451 orang kembali ke Kabupaten Jayapura, delapan orang ke Kabupaten Biak, Sorong sembilan orang, Jayawijaya 13 orang, Puncak Jaya sembilan orang.
    
Selain itu repatrian yang kembali ke Kabupaten Puncak Jaya sembilan orang, Merauke 32 orang, Tolikara empat orang, Keerom 31 orang, Boven Digoel 108 orang dan Kabupaten Mimika 49 orang.