Sembilan Syarat Kemenpora untuk PSSI Dinilai Tak Masuk Akal

“Sembilan syarat itu mencerminkan pemerintah harus tetap bisa melakukan intervensi pada PSSI. Bahkan syarat tersebut juga meminta PSSI melakukan hal yang tidak bisa dilakukan," kata Teuku Rifky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/3/2016). 

"Saya melihat syarat itu sebagai ketidakmauan pemerintah mencabut sanksi administratif atau pembekuan PSSI. Hanya lips service kalau mereka bilang akan mencabut,” ucap dia.

Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, pada poin pertama mensyaratkan PSSI untuk menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian ketat oleh pemerintah.

“Syarat pertama saja bahasanya sangat otoriter, seperti orde baru saja, akan diawasi dan dikendalikan ketat. Justru karena ada campur tangan pemerintah itu kita disanksi oleh FIFA,” kata Teuku Rifky.

Syarat lain yang diminta Kemenpora adalah PSSI harus menjamin tim nasional sebagai juara satu dalam event Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, lolos Pra-Kualifikasi Piala Dunia 2018, dan Asian Games XVIII 2018.

“Itu juga syarat yang aneh. Siapa yang bisa jamin timnas bisa juara. Ini Kemenpora seperti minta PSSI mengatur skor ,” tuturnya.

Anggota DPR asal Aceh ini mengatakan. Komisi X sudah meminta Kemenpora untuk mencabut SK pembekuan paling lambat pada April sebelum Kongres FIFA yang akan digelar Mei. Komisi X meminta pemerintah tidak terpaku dengan 9 syarat tersebut untuk mencabut pembekuannya.

“Saya bingung sebenarnya dengan pemerintah. Siapa sih yang diuntungkan dengan pembekuan ini? Tidak ada kok. Justru dengan syarat ini semua rugi karena semakin lama pembekuan, atlet rugi, rakyat rugi, semua pihak rugi,” ucap Teuku Rifky. .