Erick Thohir: FIFA Pelajari Sanksi untuk Indonesia, Lihat Ada Intervensi

KOMPAS.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan informasi terkini setelah FIFA secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA selaku pemegang otoritas tertinggi sepak bola dunia mengumumkan pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu (29/3/2023) malam WIB.

Dalam pengumuman tersebut, FIFA turut mengutarakan potensi sanksi yang bisa diberikan kepada Indonesia.

Erick Thohir yang sempat bertemu FIFA untuk memperjuangkan nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, mengatakan bahwa saat ini sang pemegang otoritas tertinggi sepak bola dunia belum menentukan bentuk sanksi.

Baca juga: Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia Terancam Sanksi FIFA

Menurut Erick Thohir, FIFA masih mempelajari dan mempertimbangkan bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada Indonesia.

Erick Thohir mengungkapkan hal tersebut setelah menyampaikan surat resmi dari FIFA untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Tentu kalau dilihat dari suratnya, itu jelas, bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (31/3/2023) sore WIB.

Ketika berbicara dalam konferensi pers, Erick Thohir juga mendapat pertanyaan terkait potensi sanksi terberat yang bisa diterima Indonesia.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20: Bayangan Sanksi, Potensi Dikucilkan

Erick Thohir kemudian menjelaskan bahwa sanksi terberat yang bisa diterima Indonesia adalah dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia.

Apabila hal itu terjadi, tim nasional dan klub-klub di Indonesia tidak akan bisa berkompetisi dalam event FIFA.

Upaya Indonesia dalam menjalankan liga, pertandingan, hingga pembinaan, akan menjadi sia-sia apabila FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi terberat.

"Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan, kalau kita tidak bisa ikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia, sebagai tim nasional ataupun sebagai klub," kata Erick Thohir.

Baca juga: Respons Pemain Timnas U20 Indonesia soal Ancaman Sanksi FIFA

"Nah tentu itu yang terberat di mana kita (sepak bola Indonesia) menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada ke depannya, ya ibarat kita di Indonesia saja," imbuhnya.

Menurut Erick Thohir, pemberian sanksi terberat itu akan menjadi kemunduran bagi persepakbolaan Tanah Air.

Oleh karena ini, dia berharap FIFA tidak memberikan sanksi terberat bagi Indonesia. 

"Juga ini menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia dan itu sebenarnya sudah terjadi di tahun 2015 waktu itu, yang kebetulan saya bukan siapa-siapa saat itu," ucap Erick Thohir.

Baca juga: Piala Dunia U20 Batal, Pembuat Gaduh Harus Dapat Sanksi Sosial sampai Pidana

"Saya bukan menteri, saya bukan pengurus PSSI, Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan kemudian dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah," tutur Erick Thohir menjelaskan.

Selain itu, Erick Thohir melihat, sanksi terberat dari FIFA akan berdampak secara ekonomi.

"Saya rasa itu yang tidak kita harapkan, apalagi mata pencaharian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat ini dan itu, tapi turunannya banyak sekali yang namanya indutri sepak bola itu," ujar Erick Thohir.

Baca juga: Kotak Pandora Politik dan Olahraga

FIFA lihat ada interveni pemerintah

Dalam pengumumannya, FIFA menulis bahwa pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilakukan setelah menimbang keadaan saat ini.

Sebelum FIFA secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah, proses persiapan Piala Dunia U20 2023 diramaikan oleh polemik keikutsertaan timnas Israel.

Baca juga: Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U20, Waketum PSSI Minta Maaf dan Cemaskan Sanksi FIFA

Polemik tersebut lebih dulu berdampak pada pembatalan acara drawing atau pengundian fase grup Piala Dunia U20 2023 di Bali yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret.

Penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, diduga kuat menjadi penyebab FIFA membatalkan drawing di Bali.

Padahal, Gubernur Bali sejatinya sudah menandatangani dokumen Government Guarantee agar Pulau Dewata menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20, dari drawing hingga rangkaian pertandingan.

Gubernur Bali bukan satu-satunya pihak yang menolak kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023.

Baca juga: Jokowi Bicara soal Sanksi FIFA untuk Indonesia

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga menolak timnas Israel sebagai sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan Palestina.

Apabila melihat dari kronologi pembatalan tersebut, besar kemungkinan sikap penolakan terhadap timnas Israel menjadi penyebab FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga disebut melihat ada intervensi pemerintah sehingga sepak bola Indonesia berpotensi dikenakan sanksi terberat.

"FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, nah tentu FIFA melihat ini sebuah intervensi," kata Erick Thohir.

Baca juga: Getir Timnas U20 Indonesia: Berjuang untuk Piala Dunia, Kini Mimpi Hanyalah Mimpi

"Banyak sekali, FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government, tetapi di sini (kasus Piala Dunia U20 2023) juga kan bentuknya intervensi," imbuhnya.

"Di dalam tentu host contract, sebagai negara, dan host city contract yang ditandatangani, itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga," tutur Erick Thohir menjelaskan.

Erick Thohir menjelaskan, di samping itu, FIFA juga berpotensi memberikan bentuk sanksi yang tergolong ringan.

"Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan seperti administrasi atau pergantian. Saya belum tahu, tapi yang penting jangan yang sangat berat lah," ujar Erick Thohir.