Pencopotan Piala Dunia U20 Menonjolkan Kegagalan Pola Pikir Strategis PSSI dan Pemerintah

KOMPAS.com - Peneliti kebijakan olahraga, Amal Ganesha, mengutarakan bahwa pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menonjolkan beberapa kegagalan dari pola pikir pemerintah terkait isu-isu strategis.

FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 lewat pernyataan resmi mereka pada Rabu (29/3/2023) malam WIB.

Organisasi sepak bola tertinggi dunia tersebut mengatakan bahwa mereka mencopot Indonesia karena "keadaan terkini" tanpa informasi lebih spesifik.

Namun, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menyebut FIFA menyoroti kondisi keamanan pelaksaaan Piala Dunia U20 seiring maraknya resistensi terhadap Israel di Indonesia beberapa pekan terakhir.

"Mereka punya prinsip kesetaraan, fairplay, tidak ada diskriminasi yang tak bisa diganggu gugat," tutur Arya dalam keterangan media beberapa saat sebelum pengumuman resmi FIFA.

Sebelum ini, organisasi pimpinan Gianni Infantino tersebut diam seribu bahasa setelah PSSI mengumumkan pembatalan drawing Piala Dunia U20 akhir pekan lalu, suatu acara yang sedarinya diadakan di Denpasar, Bali, pada Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Empat Implikasi Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia

Ketika itu, Amal Ganesha yang merupakan Ketua Jakarta Business School's Centre for Sport Business and Governance (JBS Corsigo) sudah mengatakan kepada Kompas.com bahwa akan terjadi deadlock terkait polemik timnas Israel.

"Ini berpotensi mengganggu penyelenggaraan Piala Dunia itu sendiri," tuturnya pada Minggu (26/3/2023).

"Sebagai contoh, bagaimana penyelenggara menjamin aspek keamanan? Sedangkan banyak kelompok yang tidak terima kedatangan timnas Israel."

Setelah kepastian pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023, Amal pun memberikan beberapa poin tambahan yang perlu diketahui terkait pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.