Piala Dunia U20 Batal, Pembuat Gaduh Harus Dapat Sanksi Sosial sampai Pidana

KOMPAS.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali menuntut sanksi tegas terhadap pihak ataupun tokoh-tokoh kegaduhan penyebab Piala Dunia U20 2023 dibatalkan.

Ia ingin ada sanksi sosial dan bahkan sampai kemungkinan sanksi pidana yang diberikan.

Keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak lepas dari gelombang penolakan terhadap timnas Israel.

Awalnya gelombang penolakan muncul dari kalangan ormas namun melebar dari pejabat hingga partai politik.

Baca juga: Tuan Rumah Baru Piala Dunia U20 Jadi Agenda Utama Kongres Conmebol

Beberapa di antaranya yang menolak adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Partai PDI-P, PKS, PAN, Majelis Ulama Indonesia, Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Indonesia, Organisasi Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, serta Persaudaraan Alumni 212.

Pada komentar sebelumnya, Akmal Marhali menyebut aksi penolakan tersebut rawan kepentingan karena sudah mulai memasuki musim Pemilu 2024.

Sebab, sejatinya Timnas Israel sudah memastikan lolos sejak tahun lalu, tetapi gelombang penolakan justru baru muncul sekarang. Terlebih lagi, selama ini beberapa agenda olahraga di Indonesia juga melibatkan atlet Israel dan berjalan aman tanpa penolakan.

Untuk itu, Akmal ingin adanya sanksi sosial.

"Mereka orang-orang politik yang bermain di sepak bola dan menghilangkan mimpi masyarakat jangan dipilih di pemilu," tegasnya kepada Kompas.com.

Akmal Marhali juga bicara mengenai kemungkinan memberikan sanksi pidana. Sebab, pembatalan Piala Dunia U20 sangat merugikan bangsa Indonesia.