PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF, Posisi Iwan Bule Dilindungi Statuta

KOMPAS.com - Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya meskipun mendapatkan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan.

“Kalau yang menyuruh mundur ini voter (pemilik suara di PSSI) maka memenuhi syarat sesuai dengan statuta yang dijalankan. Sampai hari ini voter tidak ada yang mengusulkan mundur,” kata Ahmad Riyadh yang menjadi juru bicara Mochamad Iriawan seusai pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Kamis (20/10/2022) malam.

Jabatan ketua umum Iwan Bule, sapaan akrab Mochamad Iriawan, sepenuhnya dilindungi oleh statuta PSSI. Hanya internal PSSI yang bisa mendesak pergantian ketua umum.

Dari hasil temuan investigasi, TGIPF menyatakan PSSI telah lalai dalam menyelenggarakan kompetisi yang aman sesuai dengan standar yang ada. Sehingga, mengakibatkan kondisi yang menyebabkan jatuh korban dalam tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Jumlah Korban Jiwa Tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, Kini 134 Orang

Atas hal tersebut, TGIPF merekomendasikan supaya Mochamad Iriawan dan jajaran Exco PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan yang sejauh ini sudah menewaskan 134 orang.

Ahmad Riyadh melanjutkan, mundur bukanlah satu-satunya cara untuk bertanggung jawab. Saat ini, PSSI mengaku tetap bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tanpa harus mengambil jalan rekomendasi TGIPF.

Salah satu pertanggungjawaban PSSI adalah dengan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses investigasi tragedi Kanjuruhan yang sedang berjalan.

“Kami tetap harus bertanggung jawab itu pasti. Ada pertanggungjawaban, sudah dilakukan lewat pemeriksaan hari ini,” tutur Ahmad Riyadh, pria yang juga menjabat sebagai Komite Wasit PSSI.

“Ya ini pertanggungjawaban proses hukum, agar dipilah mana yang bertanggung jawab itu,” katanya menambahkan.

Baca juga: Kata Iwan Bule Usai Diperiksa Polisi Selama 5 Jam soal Tragedi Kanjuruhan

Tidak berhenti di situ, PSSI saat ini juga sedang berusaha berbenah dengan melakukan evaluasi besar terhadap sistem kompetisi.

Federasi coba "menebus dosa" dengan berkomitmen membangun kembali kompetisi yang lebih kokoh untuk menghindari tragedi serupa terjadi di masa datang.

“Proses sudah jalan mulai keamanan, nanti ada peraturan polisi yang digodok, yang seimbang, yang cocok dilaksanakan di FIFA, PSSI, dan pemerintah, hal ini kepolisian. Jadi peraturan yang sinkron berlaku di indonesia,” katanya menutup.