SLEMAN, KOMPAS.com - Persebaya Surabaya menuntut transparansi proses kerja Komite Disiplin PSSI dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi. Menurut Persebaya, selama ini sidang Komite Disiplin mengambil keputusan sepihak dengan satu dua sumber saja.
Sementara, pihak tergugat tidak diberikan hak bicara untuk menjelaskan situasi yang terjadi.
Alhasil, seringkali sanksi yang dijatuhkan tidak tepat sesuai dengan fakta kejadian.
“Ini sebagai masukan untuk perbaikan kinerja Komdis dan badan yudisial yang ada. Semestinya, pihak-pihak terkait bisa diminta keterangan terlebih dulu sebelum mengambil keputusan,” terang Manajer Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi.
"Sehingga, keputusan yang diambil berdasar pertimbangan menyeluruh."
Kritik Persebaya Surabaya merujuk pada kejadian yang dialami Bruno Moreira.
Baca juga: Jelang Persebaya Vs Persiraja: Teror Serius dari Paulo Henrique
Dia mendapatkan keputusan sepihak karena didakwa melanggar Kode Disiplin Tahun 2018 setelah terlibat konflik dengan pemain Persipura Jayapura, Israel Wamiau.
Atas dakwaan tersebut, Bruno Moreira dan Israel Wamiau dihukum larangan tampil dua pertandingan yang tertuang dalam SK Komdis yang didistribusikan kepada masing-masing tim.
Sanksi turun berdasarkan laporan match commissioner. Pihak Persebaya Surabaya ataupun Bruno Moreira tidak dimintai keterangan maupun hak bicara untuk menjelaskan kronologi dan situasi yang terjadi.
Padahal, Persebaya beranggapan tindakan Bruno Moreira merupakan reaksi sebab-akibat. Israel Wamiau yang mereka anggap sebagai pemicu kejadian juga tidak mendapatkan sanksi lebih berat.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.