Melunak Soal Sengketa, Pemkot Surabaya Tawarkan Persebaya Jalan Tengah

SURABAYA, KOMPAS.com - Sengketa Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam Surabaya memulai babak baru. Pemerintah Kota Surabaya melunak dan mengajak PT Persebaya Indonesia mencari jalan tengah perihal sengketa yang sudah berjalan sejak 2010 tersebut.

Plt Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Pemkot mengajukan jalur damai dengan menawarkan peluang kerjasama dengan skema sewa dan perjanjian khusus.

Salah satu yang diusulkan adalah sistem Build Operate Transfer (BOT) atau yang juga dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah (BGS).

“Bisa digunakan sistem BOT dengan Persebaya. Bisa juga sistem sewa," kata politisi dari partai PDIP tersebut.

"Ke depan, kita akan melakukan diskusi bersama pihak Persebaya. Itu salah satu skema yang kita tawarkan hasil rapat jajaran Pemerintah Kota Surabaya," imbuhnya.

Baca juga: Banyak Godaan, Hansamu Yama Masih Setia Tunggu Persebaya

Whisnu Sakti Buana berharap jalur damai yang ditawarkan Pemkot ini membuat Persebaya ikut melunak dengan mencabut tuntutan hukum yang tengah berjalan.

"Ya, agar bisa kita kerja sama kan ya harus begitu (cabut tuntutan),” terangnya.

BOT sendiri adalah istilah pemanfaatan aset daerah dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Selanjutnya, ketika waktu yang disepakati telah habis, pihak pengelola wajib mengembalikan aset beserta bangunan dan fasilitasnya kepada pemilik.

Skema BOT tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Baca juga: Mundur dari Persebaya, Mahmoud Eid Berlabuh ke Liga Qatar

Selain mengajukan jalur damai, pihak Pemkot juga memberikan kabar baik lain. Whisnu Sakti Buana memastikan lampu hijau penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 Nopember.

"GBT dan Gelora 10 November itu bisa digunakan Persebaya. Asalkan membayar sewa. Untuk tarif sewanya, saat ini sedang digodok oleh teman-teman DPRD untuk berapanya," pungkasnya.