FIFPro Bicara Kisruh Penyelesaian Sengketa Pemain dan Klub Indonesia

KOMPAS.com - FIFPro, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Dunia, berbicara perihal penyelesaian sengketa pemain profesional di Indonesia yang tak selamanya berjalan lancar. Padahal, Indonesia sudah punya Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC).

FIFPro merupakan badan yang menaungi lebih dari 65.000 pesepak bola profesional di seluruh dunia.

Organisasi yang berbasis di Belanda ini menyoroti Indonesia karena angka pemangkasan gaji pemain bisa mencapai 75 persen, per SK PSSI nomor 48 pada akhir Maret.

Pemangkasan gaji yang pertama ini sempat menimbulkan guncangan besar di kalangan pemain profesional Tanah Air karena keputusan diambil tanpa mempertimbangkan suara pemain.

Hal itu baru dibenahi di SK PSSI nomor 53 pada akhir Juni.

Akan tetapi, pihak APPI (Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia) mengutarakan masih ada kesimpang-siuran terkait nominal pemotongan.

Imbasnya, beberapa pemain asing top telah meninggalkan klub mereka.

Sementara, pemain seperti Greg Nwokolo memilih "membebaskan diri" dari ikatan kerja di Madura United mengutip lingkungan kerja "high risk, low return" bagi para pemain profesional di tengah pandemi.

Baca juga: FIFPro Kecewa Situasi di Liga 1, Tekankan Kerentanan Pesepak Bola Indonesia

Menurut Sekretaris Jenderal FIFPro, Jonas Baer-Hoffman, NDRC ada untuk melindungi diri dari peraturan sepihak seperti ini.

PSSI memang telah bekerja sama dengan FIFA, FIFPro, dan APPI mendirikan NDRC pada Juli 2019.

Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang mengikuti pilot project FIFA dalam pengembangan NDRC karena kemampuan Merah Putih untuk bangkit setelah pembekuan.

Tiga negara pilot project lainnya adalah Kosta Rika, Slovakia, dan Malaysia.

NDRC merupakan wadah pengaduan sengketa yang independen, baik itu pemain dengan klub atau juga sengketa antara klub dengan klub.

Walau Indonesia masih salah satu negara pertama yang mengadopsi NDRC ini, kenyataannya di lapangan masih jauh dari ideal, suatu hal yang disadari oleh Baer-Hoffman.

KOMPAS.com/Firzie A. Idris Sekretaris Jenderal FIFPro, Jonas Baer-Hoffman, saat mengikuti dialog bersama sejumlah jurnalis dari region Asia yang juga dihadiri oleh KOMPAS.com.

"Sayangnya, walau ada standar internasional yang harus dihormati  di mana kita sudah bekerja sama dengan PSSI dan klub selama bertahun-tahun, kita masih menghadapi lingkungan di mana pemain-pemain ini kurang perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan," tutur sang sekjen.

Sementara itu, Takuya Yamazaki selaku Chairman FIFPro Asia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang punya football governance terbaik untuk mengatasi kisruh seputar kontrak pemain di tengah pandemi.

Namun, ia tetap punya kekhawatiran terhadap praktek football governance di Tanah Air.

"Indonesia salah satu negara terbaik di Asia dalam hal struktur football governance. Alasannya adalah Indonesia telah menerapkan NDRC. Semua anggota FIFA punya tanggung jawab untuk menerapkan mekanisme dispute negotiation," ujarnya kepada KOMPAS.com pada kesempatan sama.

Baca juga: Sikap FIFPro Soal Pemain Pelanggar Protokol Kesehatan di Liga 1

"Di Indonesia sudah ada NDRC dari tahun lalu, jadi ini alasan Indonesia salah satu yang terbaik. NDRC ada di Indonesia, jadi mereka punya perlindungan baik bagi pemain."

"Namun, pada kenyataannya tak bekerja dengan baik."

"Apa yang kami pelajari dari pengalaman ini, walau sudah ada struktur football governance yang rumit, selama stakeholder tak mengerti struktur tersebut, maka semua tak akan bekerja," ujarnya lagi.

"Ini yang terjadi di Indonesia."

"Pesannya sangat penting. Kenapa kita perlu NDRC? Kenapa pemain asing di Indonesia bisa pergi untuk mendapatkan proteksi lebih? Kenapa pemain asing di Indonesia lebih suskses meninggalkan Indonesia untuk ke DRC FIFA?"

"Ada diskriminasi antara pemain domestik dan asing, terkait kontrak."

"Saya ingin mengatakan di sini bahwa pesannya penting. Mengerti filosofi football governance sangat-sangat penting."

"Kita sudah menghabiskan banyak waktu, mengadakan seminar dan dialog."

"Namun, sayangnya ada beberapa orang dari klub yang mengatakan kenapa perlu NDRC ini? Padahal mekanisme ini wajib adanya di regulasi FIFA."

"Pertanyaan ini masih ada bahkan di seminar penutup saat kami menyiapkan NDRC (Juli 2019)," ujarnya menutup.

Pada kesempatan terpisah, General Manager APPI Ponaryo Astaman mengakui bahwa NDRC bergerak kalau pemain dengan klub tidak dapat mencapai kata sepakat.

Baca juga: APPI Ungkap Ada Pemain yang Gajinya di Bawah UMR karena Pandemi Covid-19

"Kalau akhirnya pemain dan klub sepakat, tentu masalahnya tidak akan sampai ke NDRC," tutur Ponaryo kepada KOMPAS.com.

Contoh klub yang sudah memasuki tahapan keputusan NDRC adalah Perserang dan PSKC.

KOMPAS.com/Firzie A. Idris General Manager APPI, Ponaryo Astaman, saat berkunjung ke Redaksi BolaSport.com pada Februari 2019.

"Kedua klub sudah diputuskan oleh NDRC untuk mengabulkan gugatan pemain. Klub harus membayar tunggakan (kekurangan gaji) terhadap mereka."

"Ini kasus yang terkait dengan renegosiasi gaji. Mungkin ada beberapa lagi akan menyusul dalam waktu dekat."

Ia juga mengakui kalau ada banyak keputusan dari NDRC yang belum dieksekusi.

"Sanksi dari NDRC itu kan bertahap, pertama wajib bayar dlm waktu 45 hari. Kalau tidak dilaksanakan lalu berlanjut sanksi tidak boleh registrasi pemain dan transfer selama 3 periode dst," ujar mantan gelandang timnas Indonesia ini.

Baca juga: APPI Akui Ada Dampak secara Bisnis jika Kompetisi Dilanjutkan Tanpa Penonton

"Nah, ini beberapa putusan terhadap klub belum diselesaikan, bahkan saat Liga 2 kemarin baru mau dimulai (saat belum pandemi). Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa daftar pemain baru kalau ada sanksi dari NDRC?"

"Ini kan jadinya kesalahan sistemik."

"Ini yang dimaksud oleh Takuya terkait keputusan NDRC tidak dijalankan."

"Di FIFA, eksekutornya adalah komite pemain. Di PSSI, karena komite pemain tidak jalan maksimal, yang paling dekat adalah komisi disiplin. Ini yang kita bersurat dan belum dapat respon dr PSSI."

"Dengan kondisi ini tentu dengan report ke FIFPro kita akan teruskan ke FIFA nantinya, supaya ini bisa dijalankan."