APPI Ungkap Ada Pemain yang Gajinya di Bawah UMR karena Pandemi Covid-19

KOMPAS.com - General Manager Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Ponaryo Astaman, mengungkapkan bahwa ada anggota mereka yang menerima gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional) setelah kompetisi dihentikan karena pandemi Covid-19.

Ponaryo Astaman mengutarakan hal tersebut sebagai imbas dihentikannya untuk sementara kompetisi sepak bola profesional di Indonesia, terlebih lewat Surat Keputusan PSSI tertanggal 27 Maret 2020 yang memperbolehkan klub membayar gaji maksimal 25 persen dari kewajiban di dalam kontak kerja.

Periode pembayaran gaji maksimal 25 persen tersebut mencakup bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 dan diterbitkan setelah laga-laga terakhir sepak bola Indonesia yang berlangsung pada akhir pekan 15-16 Maret.

Baca juga: Asosiasi Pesepak Bola Indonesia Ingin Solusi Win-win di Tengah Pandemi

Seperti disampaikan oleh gelandang PSM Makassar, Bayu Gatra, keputusan ini memberatkan para pemain, apalagi karena tak ada diskusi ke arah itu sebelumnya.

"Saya kaget ketika itu, saya lagi ada di Makassar. Tiba-tiba kompetisi distop dan kita dapat pemberitahuan dari kapten dan di grup bahwa gaji kita sudah dipangkas menjadi 25 persen," tutur pemain kelahiran Jember tersebut di dialog Live Bincang Bola Tribun Timur dengan tema "Nasib Pemain Liga Indonesia" pada Selasa (9/6/2020).

"Di grup itu sempat diskusi panjang dengan pemain-pemain kenapa tidak dilibatkan, kenapa kita harus dipotong 25 persen."

"Soalnya kan ada pemain anak muda dapatnya kecil sekali, ia mengeluh ke saya, sering menelepon saya, 'orang tua tidak ada, bapak-ibu tidak ada'," tutur sang pemain lagi.

Menanggapi keluhan Bayu Gatra tersebut, Ponaryo Astaman mengatakan bahwa ini merupakan reaksi umum di kalangan pemain.

Baca juga: Tanggapan Tim Dokter Persebaya soal Rancangan Protokol Kesehatan PSSI

"Bukan hanya Bayu atau PSM saja tetapi mayoritas pemain dari klub mengeluhkan kondisi dan keadaan sama dari terbitnya SK PSSI yang pertama, tentu karena prosesnya yang tidak melibatkan pesepak bola untuk berbicara atau rundingan untuk mencari solusinya, cara tebraik dari solusi ini," ujar Ponaryo.

"Kontrak melibatkan dua pihak, klub dan pemain. Dua pihak ini lebih berkepentingan untuk bernegosiasi dan mencari jalan ideal keluar dari solusi ini."

Ponaryo pun mengatakan bahwa beberapa klub memakai angka 25 persen sebagai batas atas yang tidak mereka sentuh.

"Isi dari SK tersebut yang menjadi keluhan selanjutnya. Disebutkan maksimal 25 persen, tetapi pada kenyataannya, banyak klub terutama yang dari Liga 2 yang melaksanakan instruksi tersebut hanya 10 persen atau 15 persen. Patokannya maksimal 25 persen, sehingga ini juga menjadi keluhan dari banyak pemain Liga 2," ujarnya lagi.

Baca juga: Usai Dipecat PSSI, Simon McMenemy Emosional Dengar Lagu Indonesia Raya

Ia pun mengatakan bahwa imbas dari SK tersebut, pemain-pemain sampai ada yang menerima remunerasi di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

"Konsekuensi dari pelaksanaan SK tersebut ada banyak pemain yang menerima upahnya itu, setelah pemotongan, di bawah UMR. Kalau sudah berbicara ini, kontrak profesional tidak hanya berhubungan dengan regulasi di sepak bola. Namun, juga berkaitan dengan hukum-hukum lain di sekitarnya, negara kita sendiri," lanjut pemain dengan 61 penampilan bagi Timnas Indonesia tersebut.

"Tidak dibenarkan adanya pekerjaan yang menerima upah di bawah UMR. Ini topik penting untuk dicermati pada kelanjutan liga. Pada negosiasi nanti tidak ada lagi pesepak bola yang menerima upah di bawah UMR. Ada hukum yang akan kita langgar kalau itu terjadi."

Baca juga: Andi Darussalam Sarankan PSSI Adopsi Metode Persiapan Timnas 1991

"Usulan pesepak bola bisa diberi ambang batas minimal agar tidak terjadi kasus sama."

Setidaknya, pada kesempatan sama, Ponaryo juga memuji karena PSSI kini sudah melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengadakan diskusi.

"Apresiasi untuk PSSI dalam proses sekarang semua pihak dirangkul untuk berbicara. Beda dengan SK kemarin, tiba-tiba tanpa mendapat masukan dari semua pihak, ada SK tersebut. Ada perubahan positif sekarang. Dari proses sekarang memang tidak mudah, akan ribet, tetapi ini yang harus dijalani," tuturnya.