Sudah 7 Calon Ketua Umum Mundur dari KLB PSSI, Ini 3 yang Tersisa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah tujuh calon Ketua Umum PSSI yang memutuskan mundur sebelum pemilihan dimulai di Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Ketujuh calon Ketua Umum PSSI yang mundur adalah Bernhard Limbong, Aven Hinelo, Benny Erwin, Fary Djemy Francis, Sarman, Vijaya Fitriyasa, dan Yesayas.

Dengan demikian, hanya ada tiga calon Ketua Umum PSSI yang tersisa. Ketiganya adalah Arif Putra Wicaksono, Rahim Soekasah, dan Mochamad Iriawan.

Bernhard menjadi orang yang sudah lebih dulu menyatakan mundur sebelum kongres dimulai.

Sementara itu, enam calon lainnya mundur pada pertengahan berjalannya kongres karena diusir.

Menurut Vijaya, pengusiran ia dan kelima caketum PSSI lainnya diawali saat mereka menyampaikan interupsi dan ingin menyampaikannya langsung ke FIFA.

Baca juga: Menpora Buka Kongres Luar Biasa PSSI, Minta Semua Pihak Turunkan Ego

Keberatan yang ingin disampaikan mencakup beberapa hal, di antaranya dari mulai tidak adanya debat antar calon hingga ketidakjelasan pemilik suara (voters).

"Kami maju ke depan dan Pak Fary ingin menyampaikan keberatannya ke FIFA. Tapi dihalang-halangi security," kata dia.

Vijaya menyatakan bahwa saat terjadi perdebatan, ada petugas keamanan yang meminta mereka untuk keluar.

Baca juga: KLB PSSI, 6 Calon Ketua Umum Diusir Keluar Arena Kongres

Permintaan itu turut diperkuat pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria.

"Ada statement Bu Sekjen yang tidak setuju dengan kongres silakan keluar," kata Vijaya.

"Karena sudah dikasih warning seperti itu, buat apa lagi kami di dalam," ujar dia menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya dan pemerintah berpihak kepada salah satu calon ketua umum PSSI.

"Ya ini, beredar tudingan bahwa saya hanya bertemu dengan salah satu calon. Padahal ada 4 calon yang ketemu sama saya," ujar Zainudin Amali.

"Semua masukan kami terima. Saya dengarkan, pemerintah mendengarkan semua stakeholder. Jadi, tudingan itu enggak benar," lanjutnya.