Pernyataan Sikap Kemenpora terhadap Pelaksanaan KLB PSSI 2019

Kompas.com - 01/11/2019, 21:30 WIB
Sejumlah calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 menandatangani 7 pakta integritas, di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Dok. PSSI PersSejumlah calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 menandatangani 7 pakta integritas, di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
|

1. Kemenpora berpandangan bahwa pelaksanaan KLB PSSI tanggal 2 November 2019 dapat diterima keberadaan pelaksanaannya karena berdasarkan laporan Pengurus PSSI (Sekjen PSSI) pada tanggal 19 Oktober 2019 kepada Sesmenpora.

PSSI sudah menunjukkan copy dokumen surat dari FIFA bahwa pelaksanaan KLB sudah sepengetahuan FIFA dan bahkan akan dihadiri oleh perwakilan FIFA.

2. Kemenpora pada tanggal 18 Oktober 2019 telah mengirimkan surat ke FIFA dengan tujuan untuk memastikan apakah legitimasi KLB PSSI tanggal 2 November 2019 sah atau tidak.

Baca juga: Ambil Tiga Formulir Sekaligus, Refrizal Ramaikan KLB PSSI

Surat Kemenpora tersebut kemudian direspons oleh FIFA tanggal 22 Oktober 2019, yang intinya KLB PSSI tersebut sah sepengetahuan FIFA dan akan dihadiri oleh perwakilan FIFA.

Dengan demikian, Kemenpora dapat menerima rencana PSSI untuk mengadakan KLB PSSI dengan persyaratan (sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi Kemenpora tertanggal 31 Oktober 2019 bagi pelaksanaan KLB PSSI).

3. Terkait dengan beredarnya informasi dan foto-foto bahwa Menpora hanya menerima kedatangan salah satu calon ketum PSSI saja, hal itu adalah sama sekali tidak benar.

Pada dasarnya Menpora sangat welcome pada calon mana pun yang akan bertamu sejauh waktu memungkinkan.

Faktanya, beberapa calon telah diterima oleh Menpora tanpa ada pretensi apa pun selain untuk saling tukar informasi bagi kemajuan persepakbolaan nasional.

Baca juga: Manajer Persib Akan Protes soal Kinerja Wasit-Mafia Bola di KLB PSSI

Selain itu, Menpora juga tidak memiliki keberpihakan pada salah satu calon karena selain bertentangan dengan netralitas pemerintah dalam proses pemilihan pimpinan cabang olahraga, juga agar tidak diasumsikan oleh FIFA sebagai bentuk campur tangan pemerintah karena bertentangan dengan Pasal 14 dan 19 Statuta FIFA.

4. Bagi pemerintah, KLB diharapkan berlangsung sukses, lancar, demokratis, dan dapat menghasilkan kepengurusan PSSI baru yang reformis yang mampu merespons keprihatinan publik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X