Persib Bandung Resmi Layangkan Surat Protes Kinerja Wasit di Madura

KOMPAS.com - Manajemen Persib Bandung secara resmi melayangkan surat protes terhadap kepemimpinan wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas saat laga kontra Madura United di Stadion Bangkalan, Madura, Sabtu (5/10/2019).

Manajemen Persib menilai wasit Faulur Rosy berat sebelah dalam memimpin pertandingan Liga 1 2019 tersebut.

Beberapa keputusan sang wasit dinilai kontroversial dan membuat kerugian bagi kubu Maung Bandung, julukan Persib.

Melalui surat yang dikirimkan ke PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Komisi Disiplin PSSI itu, Persib melaporkan sejumlah detail fakta dan data statistik yang merugikan tim tamu, seperti bukti dalam format video.

Baca juga: 26 Pemain Akan Bela Timnas U-23 Indonesia untuk Turnamen di China

"Kami mohon agar wasit yang bertugas pada pertandingan Liga 1 2019, hari Sabtu, 5 Oktober 2019 antara Tim Madura United dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, untuk dievaluasi apakah sudah menjalankan tugasnya dengan fair."

"Dan apabila pendapat kami adalah benar, kami mohon agar wasit tersebut diberikan sanksi yang memadai serta tidak lagi ditugaskan untuk selama-lamanya," tulis surat bertanda tangan direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, seperti dikutip dalam laman resmi klub, Selasa (8/10/2019).

Klaim bukti statistik yang dilampirkan merinci bahwa tak kurang dari 24 pelanggaran dilakukan oleh Nick Kuipers dkk dalam pertandingan tersebut.

Dari 24 pelanggaran, di antaranya hukuman penalti dari pelanggaran Achmad Jufriyanto terhadap Diego Assis pada menit ke-61.

Setelah hukuman penalti diberikan, Persib hanya mendapatkan tendangan bebas akibat pelanggaran sebanyak empat kali sampai dengan berakhirnya pertandingan.

Sedangkan tuan rumah melakukan sembilan kali pelanggaran terhadap Persib dan sukses menguasai bola sebanyak 58 persen.

"Menurut pendapat kami, data statistik tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak wajar dan perlu dievaluasi lebih lanjut," dalam kutipan dalam surat bernomor 01/DIR-PBB/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 itu.