Dari Tudingan KPAI hingga Penghentian Audisi PB Djarum

Kompas.com - 09/09/2019, 08:00 WIB
Anggota tim pencari bakat PB Djarum, Lius Pongoh, memberikan keterangan tata tertib
Sebanyak 904 Atlet Muda Tanding di Purwokerto, 206 Lolos Tahap Screening kepada ratusan peserta Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019) pagi DOK. PB DJARUMAnggota tim pencari bakat PB Djarum, Lius Pongoh, memberikan keterangan tata tertib Sebanyak 904 Atlet Muda Tanding di Purwokerto, 206 Lolos Tahap Screening kepada ratusan peserta Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019) pagi

 

KOMPAS.com - Audisi PB Djarum tak bakal lagi ada tahun depan. Hal ini ditegaskan manajemen Djarum Foundation pada saat jumpa pers Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis di Purwokerto, Sabtu (7/9/2019). 

Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, Sabtu (7/9/2019).

Audisi Umum PB Djarum ditiadakan pada 2020 terkait dengan klaim Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) bahwa ajang tersebut memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Baca juga: Alasan Audisi PB Djarum Tak Bakal Ada Lagi Tahun Depan

Polemik soal Audisi PB Djarum ini bermula dari tudingan KPAI saat penyelenggaraan seri pertama Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis di Bandung, akhir Juli lalu.

Berikut adalah kronologi penghentian Audisi PB Djarum:

KPAI sebut Audisi PB Djarum eksploitasi anak

Saat seri pertama di di Bandung, 28-30 Juli, Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitty Hikmawatty, menyatakan bahwa kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis Djarum Foundation termasuk dalam bentuk eksploitasi anak secara terselubung.

Sitty Hikmawaty menyatakan, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan disponsori oleh industri rokok merupakan termasuk bentuk eksploitasi anak secara terselubung.

KPAI memang pernah memanggil pihak Djarum Foundation terkait hal tersebut. Namun, menurutnya, pengertian eksploitasi harus merujuk pada payung hukum yang ada di Indonesia.

"Pihak Djarum memang menolak dikatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk eksploitasi," ucap Sitty Hikmawaty seperti dikutip BolaSport.com dari Antara. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X