Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transparansi, Teladan dari Piala Presiden untuk Sepak Bola Indonesia

Kompas.com - 13/04/2019, 07:45 WIB
Eris Eka Jaya

Penulis

KOMPAS.com - Gelaran turnamen sepak bola Piala Presiden 2019 resmi berakhir pada Jumat (12/4/2019) malam. Ajang pramusim yang berlangsung dari 2 Maret hingga 12 April 2019 itu melahirkan Arema FC sebagai sang kampiun.

Dalam laga final yang berlangsung dengan format kandang-tandang, secara keseluruhan Singo Edan, julukan Arema FC, menang agregat atas lawannya, Persebaya Surabaya, dengan skor 4-2.

Pada laga final leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Arema FC berhasil menahan imbang Bajul Ijo, julukan Persebaya, dengan skor 2-2, sedangkan saat berlaga di kandang, Stadion Kanjuruhan, Malang, Arema menang dengan dengan skor 2-0 sehingga berhak atas gelar juara.

Bicara soal Piala Presiden 2019, gelarannya boleh saja usai, tetapi nilai-nilainya tetap bisa dikenang. Satu di antaranya adalah soal transparansi keuangan, selain tentang menjaga fair play, bersih dari pengaturan skor, dan mendorong ekonomi kerakyatan.

Transparan itu bermakna nyata, jelas, dan terbuka. Hal ini pulalah yang menjadi komitmen dari penyelenggara Piala Presiden 2019, dalam hal ini PSSI lewat Organizing Committee (OC) di bawah pengawasan dan arahan dari Steering Committee (SC).

Terkait transparansi, Ketua Steering Committee Maruarar Sirait mengaku bahwa dia mendapat pesan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menerapkan nilai keterbukaan alias tranparansi keuangan dalam penyelenggaraan Piala Presiden 2019.

"Bapak Presiden selalu berpesan, Piala Presiden harus menjaga transparansi, harus diaudit, fair play, dan tak ada pengaturan skor, apalagi saat ini sedang marak pemberantasan mafia sepak bola," kata Maruarar, Rabu (10/4/2019).

Sebelum Piala Presiden 2019 digelar, dunia persepakbolaan nasional memang sempat diramaikan dengan kasus dugaan pengaturan skor. Kepolisian, di bawah arahan dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, pun telah membentuk Satgas Antimafia Bola untuk mengusut kasus itu.

Sejauh ini, tim Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 11 orang tersangka, termasuk Ketua Umum PSSI (nonaktif) Joko Driyono.

Karena itulah, menjadi hal yang wajar apabila muncul tekad agar gelaran Piala Presiden bisa menjadi oase di tengah masalah-masalah persepakbolaan Tanah Air, salah satunya lewat asas transparansi tersebut.

SC Piala Presiden 2019 saat melakukan pertemuan terkait persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2019.Dok. PSSI SC Piala Presiden 2019 saat melakukan pertemuan terkait persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2019.

Upaya nyata transparansi

Maruarar Sirait pun menyatakan bahwa Piala Presiden 2019 digelar tanpa uang negara. Dia mengatakan bahwa seluruh pendanaan murni bersumber dari swasta dan sponsor.

"Kita buktikan industri sepak bola Indonesia kalau transparan dan bersih, sponsor juga berbondong-bondong untuk memberikan sponsornya dalam turnamen ini. Tanpa uang negara, Piala Presiden dapat terselenggara dengan baik," ucap sosok yang biasa disapa Ara tersebut saat momen pembukaan turnamen di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (2/3/2019).

Tindak nyata terkait keterbukaan pun dilakukan. Mudahnya atau sederhananya, Anda yang rajin menyaksikan pertandingan Piala Presiden mungkin terbiasa mendengar soal laporan berapa jumlah tiket yang terjual, jumlah penonton, dan jumlah pedagang asongan dalam suatu laga.

Misalnya, pada babak penyisihan di Grup A yang dihelat di Stadion Jalak Harupat, Bandung, total 55.855 tiket dari tiga hari penyelenggaran laku terjual dalam grup yang dihuni Persib, Persebaya, Perseru, dan Tira-Persikabo itu, seperti dikutip dari situs resmi PSSI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com