Dipertanyakan Langkah Sesmenpora Berkomunikasi dengan FIFA dan AFC

KOMPAS.com - Langkah  Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto berkirim surat ke Asian Football Confederation (AFC) atau Konfederasi Sepak Bola Asia dan Federation of International Football Association (FIFA) dipertanyakan oleh para anggota dan pemilik hak suara atau voters Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). 

Buah dari langkah yang dilakukan Gatot membuat delegasi AFC/FIFA akan berkunjung ke Jakarta dalam waktu dekat ini untuk membantu PSSI menyelesaikan masalahnya.

“Kami khawatir saja, nanti dikira pemerintah mengintervensi PSSI,” kata Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DI Yogyakarta Bambang Kuncoro.

Presiden Persijap Jepara Esti Puji Lestari mempertanyakan motof Sesmenpora berkirim surat ke AFC/FIFA.

Baca juga: Urus Permasalahan PSSI, Delegasi FIFA dan AFC Akan ke Jakarta

Keduanya mengaku menghargai Sesmenpora yang aktif membantu. Namun, mereka juga khawatir karena manuver Sesmenpora telah melangkahi PSSI dan anggotanya dalam berkorespondensi dengan AFC/FIFA, di samping khawatir ada tuduhan intervensi.

Bambang Kuncoro menilai keputusan Komite Eksekutif PSSI pada 19 Maret 2019 lalu sudah jelas, yakni PSSI harus menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sesegera mungkin untuk memilih pengurus baru.

“Kalau tujuan delegasi AFC/FIFA ke Jakarta untuk membantu PSSI menyelesaikan masalahnya, bukankah solusi dari PSSI sendiri sudah jelas, yakni KLB? Atau Kemenpora punya hidden agenda (agenda terselubung)?” tuturnya. 

Esti juga mengaku heran dengan langkah Gatot yang terkesan hendak membelokkan persoalan PSSI ke arah yang lebih rumit.

Dia menilai solusi untuk PSSI sejatinya sudah jelas, yakni KLB pasca-pengunduran diri Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI dalam Kongres PSSI di Bali, 20 Januari 2019, serta penggantinya, yakni Joko Driyono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI dinyatakan sebagai tersangka penghilangan barang bukti perkara match fixing dan ditahan.

“FIFA tak perlu terlalu jauh melangkah, cukup memberi rekomendasi bagi PSSI untuk menggelar KLB. Bukankah konon PSSI sudah berkirim surat ke FIFA untuk minta rekomendasi KLB?” jelas Esti.

Baca juga: Jokowi Akan Hadir di Leg Kedua Final Piala Presiden 2019

Menurut Esti, pihak Kemenpora seharusnya mengajukan lembaga independen seperti Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) untuk berdiskusi dengan AFC/FIFA. Dengan begitu, pemerintah bebas dari kecurigaan intervensi.

Apalagi KPSN selama ini telah bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam memberantas match fixing (skandal pengaturan skor pertandingan) demi menciptakan PSSI yang bersih sehingga sepak bola Indonesia bisa berprestasi.

“Kalau Sesmenpora yang berkirim surat langsung kepada FIFA, itu bisa ditafsirkan intervensi, hal mana melanggar Statuta PSSI dan Statuta FIFA sendiri,” paparnya.

Dengan mengajukan KPSN sebagai mitra diskusi AFC/FIFA, lanjut Esti, maka pemerintah tak akan dituduh intervensi.

“Tapi itu belum terlambat. Masih ada waktu bagi Kemenpora untuk mengajukan KPSN, atau mengarahkan delegasi AFC/FIFA bertemu KPSN guna membahas KLB PSSI yang sudah diputuskan Komite Eksekutif. KLB adalah solusi terbaik bagi kondisi PSSI saat ini. Pemerintah tak perlu mengundang campur tangan pihak asing terlalu jauh. Yang kita butuhkan dari FIFA cuma rekomendasi untuk menggelar KLB PSSI,” jelasnya.