Kronologi Joko Driyono, dari Diperiksa Satgas, Digeledah, hingga Jadi Tersangka

Kompas.com - 16/02/2019, 06:20 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono tersenyum setelah diperiksa selama 11 jam oleh tim Satgas Antimafia Bola di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis (24/1/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono tersenyum setelah diperiksa selama 11 jam oleh tim Satgas Antimafia Bola di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis (24/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, kini ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola pada Jumat (15/2/2019).

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Joko Driyono memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan sebagai saksi untuk memberikan keterangan kasus dugaan pengaturan skor pada Kamis (24/1/2019) didampingi Sekjen PSSI, Ratu Tisha.

"Saya dimintai keterangan untuk pemeriksaan hari ini. Saya akan membantu proses ini agar bisa diselesaikan secepat-cepatnya," kata Joko kepada awak media, Kamis.

Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka, Joko Driyono Setujui Adanya Revolusi PSSI

Lalu, pada Kamis (14/2/2019) pukul 22.00 WIB, Satgas Antimafia Bola berhasil menyita sejumlah bukti dari apartemen Joko Driyono yang terletak di Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengakui telah menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di kediaman Joko Driyono.

"Iya benar semalam ada penggeledahan dan ada juga dokumen-dokumen serta barang bukti lain yang disita," kata Dedi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (15/2/2019), seperti dilansir BolaSport.com.

Baca juga: Sebelum Joko Driyono, Ini Daftar Ketua Umum PSSI yang Terjerat Hukum

Menurut Dedi Prasetyo, penggeledahan dilakukan hanya untuk mencari bukti tambahan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Satgas Antimafia Bola menyatakan Joko masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor.

Hingga pada Jumat (15/2/2019) malam, Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Polisi Argo Yuwono membenarkan bahwa Joko Driyono telah ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia dan dicekal ke luar negeri.

Baca juga: Joko Driyono Tidak Terkait dengan Dugaan Pengaturan Skor

Saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat (15/2/2019) malam, Argo mengatakan, penetapan status tersangka tersebut menyusul tim gabungan dari Satgas Antimafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya, dan Inafis Polda Metro Jaya menggeledah apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9, Unit 18C dan gelar perkara pada Kamis (14/2/2019) malam.

"(Tersangka) perusakan barang bukti," kata Argo saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple warna silver beserta charger; sebuah iPad merek Apple warna silver beserta charger, dan dokumen-dokumen terkait pertandingan.

Baca Juga : Joko Driyono Jadi Tersangka Dugaan Pengaturan Skor, Begini Respons PSSI

Kemudian, ada juga buku tabungan dan kartu kredit, uang tunai (tidak disebutkan nominalnya), empat buah bukti transfer (struk), tiga buah handphone warna hitam, enam buah handphone, satu bandel dokumen PSSI, dan satu buku catatan warna hitam.

Selanjutnya, satu buku note kecil warna hitam, dua buah flash disk, satu bandel surat, dua lembar cek kuitansi, satu bandel dokumen, dan satu buah tablet merek Sony warna hitam.

Penetapan ini terkait dengan laporan LP nomor 6990 tanggal 16 Desember 2018 oleh mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, dalam kasus pengaturan skor dalam kasus pengaturan skor (match fixing) ini, polisi sudah menetapkan 11 orang tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X