Dasar PSSI Tentukan Laga Persebaya Vs Persinga Jadi Satu Leg

KOMPAS.com - Laga babak 32 besar Piala Indonesia antara Persebaya Surabaya dan Persinga Ngawi resmi akan diselenggarakan dalam satu pertandingan saja. Laga antara kedua tim akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (16/2/2019).

PSSI membuat keputusan tersebut setelah laga antara kedua tim sempat ditunda sebanyak empat kali karena faktor keamanan.

Lalu apa yang menjadi dasar PSSI membuat keputusan bahwa laga kedua tim hanya digelar satu pertandingan saja?

Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com dan Bolasport, Selasa (12/2/2019) Sekjen PSSI Ratu Tisha menjelaskan bahwa laga tersebut digelar satu kali berdasarkan kesepakatan kedua tim.

"Persebaya dan Persinga bersepakat laga antara kedua tim digelar satu kali. Selanjutnya, pemenangnya akan ke babak 16 besar. Kedua belah pihak bersama PSSI telah berusaha," kata Tisha.

Baca juga: PSSI Pantau Perkembangan Kasus Marko Simic

Pemenang dalam laga ini akan melawan Persidago Gorontalo pada babak 16 besar.

Dalam kesempatan itu, Tisha berharap agar PSSI bisa segera mencapai nota kesepahaman dengan kepolisian sehingga tidak ada lagi kendala perizinan pertandingan.

"Kami harus berkolaborasi dengan kepolisian terkait match integrity, penanganan dugaan pengaturan skor, dan edukasi fans yang berimbas kepada perizinan keramaian," tutur Tisha.

Tisha berharap Komite Ad Hoc Integritas PSSI bisa menjadi jembatan dengan kepolisian agar bisa tercapai MoU.

"Soal perizinan keramaian, PSSI harus membantu anggotanya untuk mendapatkan perizinan. Memang tidak mudah," ujar Tisha.

Demi mencapai Mou dengan kepolisian, PSSI, kata Tisha, bersikap koorporatif dengan kepolisian dalam kasus pengaturan skor.

"Kami bersama-sama koorporatif di area match integrity. Elemen pidana di area Satgas Anti Mafia Sepak Bola, elemen hukum olahraga di wilayah Komdis PSSI. Selepas dari ini, baru kami berbicara lebih besar lagi soal MoU antara PSSI dan kepolisian," papar Tisha.

"Setelah MoU, baru bisa kupas masalah-masalah teknis terkait perizinan. Misalanya di daerah tertentu ada sebuah kebijakan tersendiri dan pertimbangan sendiri. Seperti apa mensiasatinya," ujarnya menambahkan.