Final Piala Presiden, Kartu Kuning Jokowi, dan Tim Representasi Negeri

Selain itu, Jokowi menekankan bahwa Piala Presiden 2018 juga menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut pun mendapat penegasan dari Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, sosok yang telah mengemban tugas tersebut sedari edisi pertama, yakni 2015.

Dalam sebuah wawancara, Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan, turnamen Piala Presiden diawali dari visi dan misi Presiden Jokowi, yakni bagaimana membuat sepak bola Indonesia transparan, terutama soal keuangan.

"Dari diskusi pada 2015, kami sepakati bahwa turnamen ini harus diaudit dan tidak menggunakan uang negara, baik itu APBN, APBN, BUMN, dan BUMD," ujar Ara, seperti dikutip dari Bolasport.com.

Tujuan soal ekonomi kerakyatan dan transparansi pun coba direfleksikan dalam pelaksanaan turnamen.

Pada pertandingan pembuka Piala Presiden 2018, panitia mencatat, laga yang berlangsung di Bandung itu mampu menyedot sedikitnya 1.041 pedagang kaki lima dan 263 pedagang asongan.

Penonton yang hadir dalam laga itu berjumlah 25.727 dengan pendapatan dari tiket sebesar Rp 1,3 miliar.

Getar perputaran ekonomi pada perhelatan ini kian terasa saat laga delapan besar digelar di Solo, tepatnya di Stadion Manahan.

Tempat pertandingan itu tidak hanya dipenuhi oleh para suporter dari klub peserta delapan besar, tetapi juga "diguyur" limpahan rezeki bagi para pedagang kaki lima.

Amin, seorang pedagang asongan yang berjualan aneka minuman kemasan, seperti kopi dan teh, mengaku bahwa omzetnya naik delapan kali lipat daripada hari biasa.

"Biasanya, saya hanya bisa mendapat paling banyak Rp 500.000 per hari. Hari ini bisa Rp 4 juta," kata Amin, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (6/2/2018).

Bicara soal transparansi, hal yang paling mudah dilihat adalah saat ada pertandingan yang ditayangkan di televisi, penonton dapat menyimak laporan data yang dimunculkan di layar kaca.

Data-data yang dilaporkan adalah jumlah penonton, pendapatan dari tiket, hingga jumlah pedagang asongan.

"Transparansi merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kemurnian Piala Presiden," ucap Ara.

Baik, untuk bahasan ini, terlebih soal ekonomi kerakyatan dan transparansi, apakah Jokowi mesti mendapat "kartu kuning" lagi?