Kompas.com - 26/02/2016, 09:00 WIB
Pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar berlangsung alot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta,, Rabu (10/2).. HERKA YANIS PANGARIBOWO/BOLA/JUARAPertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar berlangsung alot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta,, Rabu (10/2)..
|
EditorJalu Wisnu Wirajati

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama La Nyalla Mattalitti disebut dalam percakapan antara Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Rabu (24/2/2016).

Dalam pertemuan sekitar 40 menit tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi turut hadir. Mereka membahas keinginan pemerintah untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

"Saya sudah jelaskan kepada Pak Jokowi, Tim Ad Hoc tidak keberatan dengan keinginan pemerintah dalam menggelar ulang KLB PSSI," tutur Agum saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Kamis, (25/2/2016).

"Namun, saya juga menjelaskan bahwa menggelar ulang KLB mesti dilakukan sesuai statuta FIFA. Artinya, 50 persen plus satu suara atau dua pertiga anggota PSSI meminta La Nyalla Mattalitti mundur dari jabatannya," katanya.

Setelah itu, Agum menyampaikan keinginannya agar kevakuman sepak bola nasional diakhiri. Ini ditindaklanjuti Jokowi dengan meminta Menpora untuk mengkaji ulang surat keputusan (SK) soal pembekuan PSSI.

Diklaim Agum, kabar pencabutan SK pembekuan PSSI telah didengar oleh FIFA. Bahkan, FIFA disebut telah meminta surat bukti pencabutan dari pemerintah pada Kamis, padahal Agum belum menerimanya.

Sebab, FIFA akan menggelar kongres pada Jumat (26/2/2016). Nasib Indonesia dan Kuwait akan dibahas dalam forum tersebut.

"Saya mendapat berita dari Zurich, Swiss, kalau surat keputusan itu ditunggu malam ini juga. Mudah-mudahan, kabar itu tidak terjadi," ucap Agum.

SK pembekuan PSSI berlaku sejak 17 April 2015. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang dipimpin oleh La Nyalla terhitung 18 April 2015 belum diakui pemerintah hingga saat ini. (Persiana Galih)

 



Sumber Juara.net
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X