Evaluasi Sudah Final, Pembubaran BOPI Diputuskan dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 13/02/2016, 05:37 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi saat diwawancarai wartawan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jum'at (12/2/2016) KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi saat diwawancarai wartawan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jum'at (12/2/2016)
|
EditorJalu Wisnu Wirajati

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan, keputusan pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) akan diumumkan dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, BOPI merupakan satu dari 14 lembaga non-struktural yang diusulkan Kemenpan untuk dibubarkan.

"BOPI termasuk yang direkomendasikan untuk dibubarkan. Keputusannya (diumumkan) dalam waktu dekat karena proses sudah selesai dan evaluasi itu sudah final," kata Yuddy di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, Jumat (12/2/2016).

Meski begitu, Yuddy mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan presiden.

"Tinggal Pak Presiden sedang mempertimbangkan, apakah semuanya langsung dibubarkan sesuai rekomendasi Menpan atau ada beberapa yang masih dipertahankan itu sepenuhnya kewenangan Presiden," ucapnya.

Usulan pembubaran BOPI sempat ditentang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keberatan Kemenpora itu, tutur Yuddy, telah disampaikan kepada Presiden.

"Keberatan itu oleh Kemenpora disampaikan kepada kami dan kami sudah teruskan juga kepada Menkopolhukam. Hal ini juga tentu sudah Menkopolhukam laporkan kepada Presiden dan keputusan akhir ada di Presiden," tuturnya.

Pembubaran sejumlah lembaga non-struktural telah dilakukan sejak setahun lalu. Pemburan itu, kata Yuddy, merupakan langkah efisiensi struktural dalam konteks reformasi birokrasi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Yuddy menegaskan, usulan pembubaran sejumlah lembaga non-struktural itu telah melewati serangkaian kajian yang komprehensif.

"(Lembaga) itu bukan tidak aktif, tetapi tidak efektif. Banyak alasannya, seperti penggunaan SDM tidak efisien atau anggaran tidak efisien. Hal utama terkait inefisiensi dalam otoritas dan kewenangan yang harusnya bisa dilakukan instansi lain," tuturnya lagi. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X