Kemenpora Temukan Kejanggalan dalam Surat Sanksi FIFA kepada PSSI

FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia setelah menggelar emergency meeting Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5/2015). Putusan itu diketahui melalui surat yang dikirimkan Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke kepada Sekjen PSSI Azwan Karim.

Berikut sikap Kemenpora seperti dilansir di laman resminya: 

1. Menilik surat FIFA tersebut, ada beberapa kejanggalan yang perlu dipertanyakan kepada FIFA:
a. Pada paragraf pertama dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam suratnya tertanggal 18 Februari 2015, PSSI telah memberitahukan FIFA bahwa BOPI telah melarang klub Arema dan Surabaya untuk tidak turut bertanding dalam kompetisi ISL 2015. Surat PSSI tertanggal 18 Februari 2015 perihal "Uncertainty of Indonesia Super Legue 2015 Kick Off" hanya menyebutkan keluhan tentang ketatnya verifikasi BOPI dan akibatnya kick-off menjadi tertunda. FIFA merespons surat PSSI tersebut pada tanggal 19 Februari 2015 dengan menekankan tentang kick-off ISL 2015 tidak perlu ditunda. Dengan demikian, tidak ada penyebutan tentang dilarangnya Arema dan Persebaya dalam surat PSSI tersebut karena tidak diberikannya rekomendasi kepada Arema dan Persebaya baru diputuskan BOPI pada tanggal 1 April 2015.

b. Pada paragraf kedua dalam surat tersebut disebutkan antara lain bahwa BOPI pada tanggal 8 April 2015 dalam suratnya mengancam sanksi pada PSSI jika tetap melanjutkan kompetisi. Yang benar adalah bahwa pada tanggal 8 April 2015 tersebut yang mengirimkan surat kepada PSSI adalah dari Kemenpora berupa surat peringatan agar PSSI mematuhi peraturan, jadi tidak ada surat dari BOPI pada tanggal tersebut kepada PSSI.

c. Masih di paragraf kedua tersebut juga disebutkan adanya Kongres PSSI, yang benar adalah Kongres Luar Biasa PSSI.

d. Pada paragraf kedua dari paragraf terakhir disebutkan bahwa ...that the Indonesian national team was competing in the 2015 South East Asian Games in Singapore.... Sebagai informasi, timnas Indonesia baru akan memainkan pertandingan pertama di cabang sepak bola SEA Games 2015 pada tanggal 2 Juni 2015. Bagaimana mungkin kalimat tersebut terstruktur dalam bentuk past continous tense, sesuatu yang sedang terjadi pada masa lalu, sementara SEA Games itu sendiri belum berlangsung.

2. Menyimak butir 1 tersebut di atas, selain ada sejumlah kejanggalan substansi surat, juga ada kejanggalan beberapa bagian surat dari aspek gramatikal sehingga ini menyangkut kredibilitas FIFA itu sendiri dalam mengambil keputusan yang sangat krusial terhadap nasib keberadaan salah satu anggota federasinya.

3. Terlepas dari sejumlah kejanggalan tersebut, sesungguhnya Kemenpora telah berusaha keras agar PSSI dapat terhindar dari sanksi FIFA. Berulang kali surat resmi disampaikan kepada FIFA, tetapi FIFA tetap tidak merespons positif terhadap rangkaian kegiatan pembenahan yang dilakukan oleh Kemenpora dalam empat bulan terakhir ini bagi tujuan pembenahan persepakbolaan nasional Indonesia. Tujuan Kemenpora tersebut sesungguhnya tetap mengacu kepada Statuta FIFA, FIFA Club Licensing Regulation, AFC Club Licensing Regulation, Statuta PSSI, dan PSSI Club Licensing Regulation, dengan tujuan adanya pembenahan persepakbolaan nasional Indonesia yang sangat signifikan. Indonesia tentunya tidak menghendaki prestasi sepak bolanya berputar pada tingkat tertentu yang belum menggembirakan masyarakat pada umumnya. Ini belum lagi dengan sejumlah persoalan PSSI yang membutuhkan sejumlah pembenahan.

4. Dijatuhkannya sanksi oleh FIFA terhadap PSSI sama sekali tidak kita hendaki bersama. Namun, pemerintah merasa bertanggung jawab terhadap masalah dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI. Pemerintah tidak abai untuk harus segera melakukan sejumlah langkah strategis sebagai konsekuensi dari sanksi tersebut. 

5. Kemenpora akan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk segera menyempurnakan blue print pembenahan sepak bola nasional dalam waktu secepatnya sehingga dapat diperoleh grand strategi yang lebih komprehensif, transparan, obyektif, dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia. 

6.  Kepada seluruh pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan masalah kelanjutan kompetisi, Kemenpora melalui Tim Transisi akan sesegera mungkin menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi, baik untuk tataran profesional maupun tataran amatir. Ini perlu ditekankan karena tidak semata-mata terkait dengan aspek teknis persepakbolaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat, dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang menyertainya.

7. Kepada para pemain sepak bola baik yang domestik maupun asing diharapkan tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas yang lebih baik sehingga hak dan kewajiban para pemain, pelatih, dan perangkat pertandingan dapat terpenuhi secara lebih baik. 

8. Kepada PSSI, diharapkan menyikapi sanksi FIFA ini secara obyektif dan bijak. Tidak perlu saling salah menyalahkan dengan pemerintah karena yang dibutuhkan sekarang adalah kebersamaan langkah dan tindakan dalam menghadapi situasi yang sesungguhnya tidak kita hendaki ini. PSSI dan Kemenpora serta KOI juga tetap bersinergi agar sanksi FIFA ini tidak terlalu lama diberlakukan.

9. Kepada pimpinan pemda baik pemprov maupun pemkot dan pemkab, diharapkan untuk turut bersama-sama membangun persepakbolaan nasional ke arah yang lebih baik. 

10. Sanksi FIFA ini tidak perlu diratapi secara berlebihan. Memang kita dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk sementara waktu kita harus prihatin karena tidak bisa menyaksikan tim nasional Indonesia dan beberapa klub kita tidak bisa berlaga di event internasional, terkecuali di event Sea Games 2015 di minggu depan ini di Singapura. Namun, kita harus percaya diri dan yakin bahwa jika pembenahan persepakbolaan nasional kita bisa dilakukan dengan penuh kesungguhan, konsisten, transparan, dan dengan tata kelola organisasi yang lebih baik, yang namanya prestasi juara yang lebih baik bukan lagi suatu impian. 

11. Memang Statuta FIFA harus kita hormati, tetapi pengalaman pahit ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa loyalitas kepada FIFA harus dilakukan secara proporsional. Tidak ada sesungguhnya niat pemerintah untuk melakukan intervensi sedikit pun karena serangkaian kebijakan yang dilakukan Kemenpora akhir-akhir ini semata-mata sebagai terobosan agar ada terapi efektif untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional Indonesia.